STRATEGI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DILIHAT MENGGUNAKAN TEORI COLLABORATION GOVERNANCE (Studi Kasus Penataan PKL Kota Bandung Era Ridwan Kamil)

AJENG SILVAYANTI, Dr. Haryanto, M.A.

2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pemandangan yang sudah tidak asing dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terutama sangat mudah ditemukan di kota-kota besar dengan penduduk yang banyak, salah satunya di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil, berusaha membenahi Kota Bandung berikut lokasi-lokasi yang menimbulkan masalah kota dengan adanya aktivitas PKL. Untuk menata PKL yang ada Pemerintah Kota Bandung membentuk satuan tugas khusus (Satgassus) PKL yang di dalamnya terdiri dari dinas-dinas terkait untuk bersama-sama melakukan upaya penataan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan usaha penataan PKL di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada narasumber terkait. Penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan narasumber yang akan dimintai keterangan. Data yang dihimpun merupakan data primer yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa strategi penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan dengan turut melibatkan aktor non-pemerintah yaitu pihak pasar/swasta dan juga masyarakat yang dalam hal ini ialah PKL itu sendiri. Pemkot Bandung secara terbuka berusaha untuk berkolaborasi dengan semua aktor yang ada di Kota Bandung untuk bersama-sama mencari jalan keluar dan menghasilkan kebijakan yang terbaik. Proses kolaborasi yang dilakukan diawali dengan membuka forum dan menjalin komunikasi antara pemerintah, pasar, dan juga masyarakatnya. Namun, terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses kolaborasi tersebut yang hingga saat penelitian ini selesai dilakukan belum berjalan sesuai dengan ekspetasi seluruh aktor.

The existence of street vendors (street vendors) is a familiar scene in daily life. This is especially easy to find in big cities with a lot of people, one of them in Bandung. Government of Bandung under the leadership of Ridwan Kamil, trying to fix the city of Bandung following the locations that cause problems of the city with the activity of street vendors. To organize the existing street vendors, Bandung City Government formed a special task force (Satgassus) street vendors in which consists of related agencies to jointly make efforts to structuring street vendors. This study aims to see how the strategy of Bandung City Government in doing business arrangement street vendors in the city of Bandung. This study uses qualitative methods with data retrieval techniques through observation, interviews, and documentation to relevant sources. The author uses purposive sampling technique in determining the resource to be questioned. Data collected are primary data which then analyzed descriptively qualitative. From the research that has been done, it is known that the strategy of structuring street vendors conducted by the Government of Bandung is done by involving non-government actors ie the market / private and also the community which in this case is the street vendors themselves. Bandung City Government openly trying to collaborate with all the actors in Bandung to jointly find a way out and produce the best policy. The process of collaboration is initiated by opening the forum and establish communication between the government, the market, and also the community. However, there are many things that must be considered in the process of collaboration that until the time this study is completed has not run in accordance with the expectations of all actors.

Kata Kunci : Keywords: city planning policy, structuring, street vendors, and collaboration governance.