ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG DISERTAI DENGAN PENGAKUAN UTANG DAN PEMBERIAN SURAT KUASA MENJUAL

MILATUL ASLAMIYAH, Professor Dr. Ari Hernawan S.H.,M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Konstruksi Hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang yang disertai dengan pengakuan utang dan pemberian surat kuasa menjual dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 190/ pdt/2014/ PT.BDG.X Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis normatif dan empiris. Penelitian dilakukan melaui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan subyek penelitian dengan mempergunakan pedoman wawancara. Data dari penelitian kepustakaan dan lapangan tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan konstruksi hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang yang disertai dengan pengakuan utang dan pemberian surat kuasa menjual adalah konstruksi konstruksi hukum pinjam meminjam uang yang kemudian berubah menjadi konstruksi hukum gadai tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur gadai tanah dalam hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak. Dan perlindungan hukum terhadap debitur dalam dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 190/ pdt/2014/ PT.BDG belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan hukum bagi debitur hal ini dikarenakan hakim kurang memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sebagai dasar pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) sehingga debitur masih harus membayar utangnya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kata Kunci : pinjam meminjam, kuasa menjual, gadai tanah

This study aims to recognize and analyze the Law Construction in the implementation of borrowing loan agreements amalgated with the recognition of debt and the authorization of procuration selling and also to analyze the legal protection of debtors in the High Court of Bandung Verdict Number 190 / pdt / 2014 / PT.BDG.X This research type is descriptive, with normative and empirical style in addition. Research conducted through library research in order to obtain secondary data through document studies. Field research was conducted in order to obtain primary data through interviews with research subjects by using interview guidelines. Data from the literature process and the process are analyzed qualitatively. The results of the analysis are presented descriptively. The result of the research reveals that the legal construction in the implementation of the implementation of borrowing loan agreements amalgated with the recognition of debt and the authorization of procuration selling is the loan agreement construction which is altered and then turns into the construction of legal land pawning. This can be seen from the fulfillment of elements of land pledge in legal relationships that occur between the parties. And the legal protection against the debtor in the verdict of the High Court of Bandung Number 190 / pdt / 2014 / PT.BDG has not fully accommodate the legal protection for the debtor this is because the judge paid less attention to the provisions in Article 7 of Law Number 56 Prp Year 1960 as the basis of legal considerations (ratio decidendi) so that the debtor still have to pay the debt of Rp.150.000.000,00 (one hundred fifty million rupiah). Key Words : Loan, Procurations , Land Pledge, Legal Protection

Kata Kunci : pinjam meminjam, kuasa menjual, gadai tanah