ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Balangan)

DWICA MERDEKAWATI, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Penerapan NPM di Indonesia diawali dengan lahirnya tiga paket undang-undang, yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, ketiga UU tersebut menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan keuangan negara dan menjadi dasar bagi reformasi di bidang keuangan negara, yaitu dari administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) tetapi belum utuh dan konsisten. ABK memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dapat dicapai. Penelitian ini mengambil kasus pada Pemerintah Kabupaten Balangan yang memperoleh peringkat cukup (CC) dalam penilaian LAKIP 2014, sehingga diharapkan ke depan nya bisa lebih baik lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, mengidentifikasi teknis mengatasi kendala-kendala tersebut, dan mengidentifikasi kesiapan Pemkab Balangan dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan yang dipilih merupakan key informan dan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai bagian perencanaan dan penganggaran di Pemkab Balangan sudah memahami makna anggaran berbasis kinerja namun masih mengalami kendala dalam penerapannya. Kendala-kendala tersebut antara lain kebijakan Pemerintah Pusat yang sering berubah, kendala administratif dan waktu, kendala dalam keterlambatan pertanggungjawaban kegiatan dari PPTKnya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan pemisahan tugas dan fungsi dalam monitoring dan evaluasi, memberikan penghargaan dan sanksi untuk memacu kinerja pegawai, menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, menetapkan peraturan untuk mengatur pegawai, dan menetapkan SOP dalam seluruh indikator kinerja kegiatan. Kesipan Pemkab Balangan dalam menerapkan Abk ini masih sangat kurang, antara lain karena belum ada pedoman dalam menentukan indikator kinerja kegiatan, penempatan pegawai yang kurang tepat dengan kapasistas yang dimiliki, seringnya terjadi rotasi pegawai, dan kurangnya komitmen dari pimpinan dalam menetapkan kebijakan baru.

The implementation of NPM in Indonesia begins with the birth of three packages of legislation, namely Law No.17 of 2003 on State Finance, Law No.1 of 2004 on State Treasury and Law 15 of 2004 on Inspection Management and the responsibility of the state Treasury, the third law marks beginning of new era in the management of state finances and the basis for reforms in state finances, ie of financial administration into financial management. The Indonesian government has been implementing Performance-Based Budgeting (ABK) but not yet complete and consistent. ABK into account the linkages between funding and outputs and expected results including the efficiency in achieving results and outcomes so that the principles of transparency, efficiency, effectiveness, and accountability can be achieved. This study takes the case to the District Government Balangan gained enough rating (CC) in the assessment of LAKIP 2014, so expect his forwards could be better. This study aims to identify the obstacles that exist in the application of performance-based budgeting, identifying technical overcome these constraints, and identify readiness Balangan regency in implementing performance-based budgeting. The method used is qualitative method with case study approach. Informants been a key informant and data collection techniques with interviews and documentation. The data analysis was done through data reduction, data presentation, and conclusion or verification. Presentation of data is done in the form of a narrative description. The results showed that in general the part of employees in local government planning and budgeting Balangan already understand the meaning of performance-based budgeting but still experiencing problems in its application. The constraints include government policies that change frequently, administrative and time constraints, constraints in delay accountability activities of PPTKnya. These obstacles can be overcome with separation of duties and functions in monitoring and evaluation, rewards and sanctions to boost employee performance, establish communication and coordination, establishes the rules to manage employees, and establish performance indicators SOP in all activities. Kesipan Balangan regency in implementing this Abk is lacking, partly because there are no guidelines in determining the performance indicators of activity, lack of proper staffing with capacity owned, frequent rotation of employees, and the lack of commitment of the leadership in setting new policy.

Kata Kunci : anggaran, kinerja, anggaran berbasis kinerja/budget, performance, performance based budgeting