PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI SUATU AKTA AUTENTIK BERDASARKAN PASAL 38 UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA SALATIGA

MELATI CININTYA L, Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai suatu akta autentik berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Kota Salatiga serta mengetahui akibat hukum pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris dengan hasil penelitian yang didapatkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif. Subyek penelitian adalah responden dan narasumber. Hasil penelitian menunjukan harmonisasi format Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Salatiga tidak dapat dilaksanakan, maka dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Notaris harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap suatu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna selayaknya suatu akta autentik, melainkan menjadi memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu akta di bawah tangan. Kata Kunci : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Notaris, akta autentik, Kantor Pertanahan Kota Salatiga

The research aimed to know and analyze the establishment of the Letter Authorization For The Assignment of A mortgage as an authentic deed based on Article 38 of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding to Law Public Notary Position in Salatiga; and also to know the effect of the establishment of the Letter Authorization for The Assignment of A Mortgage that are not in accordance with the law. This research is a research with a type of empirical research law with a result of research which got analyzed with qualitative approach and presented by using descriptive method. Subjects were respondents and resource persons. The result of the research shows the harmonization of the format of the Letter Authorization for The Assignment of A Mortgage made based on Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding to Law Public Notary Position with the provisions applicable in Land Registry Office of Salatiga cannot be implemented, then in establishing the Letter Authorization for The Assignment of A Mortgage, the Public Notary must be subject to Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding to the Law Public Notary Position. The legal consequence of the Letter Authorization for The Assignment of A Mortgage which is inconsistent with Law Number 2 Year 2014 on the Amendment of Law Number 30 Year 2004 Concerning to the Law Public Notary Position is that the deed does not have the perfect proof as a proper of an authentic deed, but it does have a strength proof as a privately made deed. Key Words: The Letter Authorization for the Assignment of a Mortgage, Public Notary, Authentic Deed, Land Registry Office of Salatiga

Kata Kunci : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Notaris, akta autentik, Kantor Pertanahan Kota Salatiga/ The Letter Authorization for the Assignment of a Mortgage, Public Notary, Authentic Deed, Land Registry Office of Salatiga