Laporkan Masalah

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN DENGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

MOH. RIKAZ PRABOWO, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Perjanjian kerja tenaga kesehatan ialah suatu perjanjian kerja antara tenaga kesehatan dengan pimpinan sarana kesehatan secara tertulis, dalam waktu tertentu memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak pemberi kerja dan pihak tenaga kesehatan. Penelitian ini juga untuk mengkaji kesesuaian isi perjanjian kerja dengan Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah. Penelitian berjenis normatif-empiris, data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dari rumusan masalah antara lain: Pertama, keseimbangan diartikan sebagai suatu kedudukan antar para pihak yang harus dalam keadaan seimbang, hingga tiada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, keterpaksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kehendak. Kriteria yang digunakan untuk menilai keseimbangan suatu perjanjian yakni suatu perjanjian tersebut tidak dilarang oleh UU yang mengakibatkan klausula tersebut batal demi hukum. Sedangkan suatu perjanjian yang isi/klausulanya bertentangan dengan moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan dapat dimintakan pembatalan oleh hakim. Penulis menemukan sebuah klausula tentang masa percobaan yang sebenarnya tidak diwajibkan bagi pekerja dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun filosofinya masa percobaan tersebut untuk melindungi kedua belah pihak.Kedua, terkait dengan tingkat kesesuaian antara perjanjian kerja dengan Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004, secara umum telah sesuai. Perjanjian Kerja memang tidak sepenuhnya mengikuti apa yang di pedomankan Permenkes, tetapi untuk klausula yang belum diatur mengacu pada peraturan lain seperti Peraturan Rektor maupun Peraturan Rumah Sakit.

Health workers agreement is an agreement between the personal health worker with the leadership of health facilities in written, within a specified time that includes work requirements, rights and duties of the parties. Accordingly, this study is aimed at discussing the balance between the rights and duties of employment agreement between the employer and the health workers. This study also discusses the content suitability of agreements with Permenkes No. 1199 /Menkes/Per/X/2004 on Guidelines for the Procurement of Health Workers With Employment Agreement on Health Facility Owned by the Government. This research is normative-empiric research. The data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained through interviews with respondents, while secondary data obtained from the literature research from primary legal materials, secondary, and tertiary. The data was analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive analysis. The results of the formulation of the problem: First, the balance is defined as a position between the parties must be in balance, until there is no agreement as valid if given because of an oversight, coercion, fraud, and abuse of willness. The criteria used to assess the balance of an agreement that an agreement was not prohibited by the Act which resulted in the clause null and void. While the content of an agreement / clause is contrary to morality, public order, decency, and habits may be requested cancellation by the judge.The author found a clause on probation and are not required for workers in the Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus,but the philosophy of the probationary period in order to protect both parties.Second, related to the degree of correspondence between labor agreement with Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004, has generally been appropriate.Employment Agreement does not fully following what is in the guidelines by Permenkes, but for a clause that has not been set refers to other regulations such as Rector Regulation nor Hospital Regulation. Keywords: employment agreement, the contents/ clauses, rights, obligations, balance

Kata Kunci : Perjanjian kerja, isi/klausula, hak, kewajiban, keseimbangan

  1. S2-2016-372724-abstract.pdf  
  2. S2-2016-372724-bibliography.pdf  
  3. S2-2016-372724-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2016-372724-title.pdf