Laporkan Masalah

FATWA HARAM MUI DI MEDIA ONLINE INDONESIA (Analisis Framing Pemberitaan Fatwa Haram BPJS Kesehatan dari Majelis Ulama Indonesia di Portal Kompas.com dan Republika.co.id)

SUCI FAJARNI, Prof. Dr. Heru Nugroho

2016 | Tesis | S2 Sosiologi

Pokok kajian dalam penelitian ini berusaha menjelaskan: (1) bagaimana portal Kompas.com dan Republika.co.id mengkonstruksi berita fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI; (2) bagaimana perbedaan frame berita antara portal Kompas.com dan Republika.co.id; dan (3) bagaimana bentuk struktur kekuasaan simbolik dalam portal Kompas.com dan Republika.co.id yang diproduksi dari pertarungan wacana antara negara dan masyarakat sipil dalam berita fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI. Penelitian ini menggunakan teknik analisis framing model Gamson dan Modigliani dengan dua perangkat utama yaitu framing devices dan reasoning devices. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas media massa sebagai teori utama, serta teori ekonomi politik dan teori agenda-setting sebagai teori pendukung. Terdapat dua puluh sembilan (29) item berita seputar fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI pada portal Kompas.com, dan empat puluh tujuh (47) item berita tentang fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI pada portal Republika.co.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) portal Kompas.com dalam pemberitaannya cenderung mengkonstruksi bahwa fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI tidak memperoleh kesepakatan dari pihak-pihak tertentu dan menyarankan agar MUI merevisi atau meninjau kembali isi fatwa tersebut. Adapun portal Republika.co.id cenderung mengkonstruksi isu tersebut sebagai suatu ketidaksesuaian yang terjadi dalam program BPJS Kesehatan terkait adanya sistem-sistem dalam program tersebut yang dianggap MUI belum sesuai dengan kaidah syariah sehingga pemerintah harus segera membentuk BPJS Kesehatan berbasis syariah guna memenuhi kepentingan kaum muslim di Indonesia; (2) terkait dengan perbedaan frame atau cara membingkai berita antara portal Kompas.com maupun Republika.co.id, terdapat perbedaan diantara keduanya, namun tidak terlalu signifikan; (3) berdasarkan distribusi sumber berita tersebut, portal Kompas.com didominasi oleh sumber berita negara dalam pemberitaannya, yakni sebanyak 12 sumber berita, sedangkan sumber berita non negara/ masyarakat sipil sebanyak 3 sumber berita. Posisi sumber negara sebagai sumber dominan mencerminkan berita fatwa haram BPJS Kesehatan didominasi oleh sumber yang tidak sepakat dengan fatwa haram dari MUI. Pada portal Republika.co.id, sumber berita non negara menjadi sumber dominan yakni sebanyak 11 sumber berita, sebaliknya sumber berita negara sebanyak 9 sumber berita. Penemuan tersebut mencerminkan bahwa berita fatwa haram pada portal Republika.co.id didominasi oleh sumber non negara atau sumber yang merepresentasikan masyarakat sipil. Portal Kompas.com berorientasi pada kepentingan negara dalam mengonstruksi isu fatwa haram BPJS Kesehatan, sebaliknya portal Republika.co.id berorientasi pada kepentingan masyarakat sipil dalam mengonstruksi isu fatwa haram BPJS Kesehatan. Sehingga, masyarakat sipil berhasil menjadi pengendali wacana pembentukan layanan BPJS Kesehatan berbasis syariah atau penentu krisis terkait polemik fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI khususnya pada portal Republika.co.id.

Principal study in this research attempts to explain: (1) how the news about haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI constructed by Kompas.com and Republika.co.id; (2) how the distinction between news frame in Kompas.com and Republika.co.id related to the haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI; and (3) how the symbolic power structure forms in the Kompas.com and Republika.co.id produced from a bout of discourse between the state and civil society related to the haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI. This study uses Gamson and Modigliani framing analysis models, consist of framing devices and reasoning devices. The theory of the construction of the reality of the mass media use as the main theories in this research, political economy theory and the agenda-setting theory use as a supporter of the main theory. There are twenty-nine (29) news about haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI in Kompas.com, and forty-seven (47) news about haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI in Republika.co.id. The results showed that: (1) Kompas.com in reporting tends to construct that haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI not obtaining the agreement of certain parties and suggested MUI to revise or review the contents of the fatwa. Republika.co.id tends to construct that BPJS Kesehatan program such as an incompatibility related to the systems in the program are considered MUI was not in accordance with the rules of sharia, so the government should immediately establish BPJS Kesehatan sharia-based to meet the interests of the Muslims in Indonesia; (2) associated with the distinction between news frames in Kompas.com and Republika.co.id, there is some differences, but not very significant; (3) related to distribution of the news source, Kompas.com dominated by news sources from state as much as 12 sources of news, while the news source for non-state/ civil society as much as 3 sources of news. The position of the news source from state as the dominant source on Kompas.com reflects the news of haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI dominated by the news source that do not agree with the haram fatwa by MUI. On Republika.co.id, the news source from non-state became the dominant source as many as 11 sources of news, whereas the sourcing the mass-media news from state as much as 9 sources of news. The news on Republika.co.id reflects that haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI is dominated by the news source from non-state that represent civil society. Kompas.com oriented to the state's interest in constructing the news of haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI, meanwhile Republika.co.id oriented to the interests of civil society in constructing the news of haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI. Thus, civil society succeeded in controlling the discourse of establishment BPJS Kesehatan sharia-based services or become a determinants related crisis on polemics of haram fatwa of BPJS Kesehatan by MUI, especially on Republika.co.id.

Kata Kunci : Fatwa Haram MUI, Konstruksi Realitas, Praktik Kekuasaan Simbolik, Kompas.com, Republika.co.id.

  1. S2-2016-371686-abstract.pdf  
  2. S2-2016-371686-bibliography.pdf  
  3. S2-2016-371686-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2016-371686-title.pdf