Analisis Hukum atas Pengelolaan Trans Jogja

M. IKHSAN NURHABI, Richo Andi Wibowo S.H., LL.M., Ph.D.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Kewajiban Pelayanan Publik adalah kewajiban yang harus diberikan oleh Pemerintah untuk memenuhi pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam menjalankan kewajiban pelayanan publik, pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak lain, kerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal sakus yang diteliti pada penelitian ini, harus sesuai dengan Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang merupakan model penelitian dengan menggali pemberlakuan atau implementasi suatu ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum masyarakat. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan program Bus Trans Jogja melakukan penunjukan langsung kepada PT JTT. Penunjukan langsung Pemprov DIY dengan PT JTT sebagai perusahaan Swasta dianggap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal pemilihan penyedia barang/jasa, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. BPK merekomendasikan agar Pemprov DIY melakukan pelelangan dalam memilih pengelola Bus Trans Jogja. Namun setelah perjanjian berakhir Pemprov DIY tidak melakukan pelelangan, akan tetapi menugaskan PT Anindiya Mitra Internasional selaku BUMD untuk mengelola Bus Trans Jogja. fakta dilapangan menunjukan bahwa PT AMI bekerja sama dengan PT JTT, dimana PT JTT yang mengoprasionalkan Bus Trans Jogja. Hal ini dapat dianggap bahwa rekomendasi BPK tempo hari tidak dilaksanakan oleh Pemprov DIY.

Public Service Obligation is an obligation that should be given by the government to meet public service towards the community. It corresponds with law No. 25 Year 2009. In order to complete the obligation, the government can cooperate with an another parties, the cooperation should comply with the regulation. In this research context, it should adhere to Presidential Decree No. 80 Year 2003 about Guidelines for Procurement of Government Goods or Services. The method used in this research was the juridical empiric method , that is a research method by recognizing an enactment or implementation of a normative provisions law of the community. The Provincial Government of Special Region of Yogyakarta directly appointed PT JTT in the implementation of Trans Jogja Bus program. According to the Board of Audit (BPK). That direct appointment was considered breaching article 17 (1) of Presidential Decree No. 80 Year 2003, about Guidelines for Procurement of Government Goods or Services, which principally was done by the open tender method. The audit board of Indonesia was also recommend the provincial government of special region of Yogyakarta to do a public. But after the agreement was over, the provincial government of Yogyakarta did not follow the recommendation of BPK, they got directly appointed PT Anindiya Mitra Internasional as Indonesia Regional-Owned Enterprise to supervise Trans Jogja Bus. Nevertheless, PT AMI cooperated with PT JTT, PT JTT was operating the Trans Jogja Bus. It could be considered that the audit board recommendation hasnt done by the provincial government of special region of Yogyakarta.

Kata Kunci : Kewajiban Pelayanan Publik, Pelelangan Umum, Penugasan, Penunjukan Langsung.