COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM DESA DIGITAL DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus : Pemerintah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo dan Pemerintah Desa Murtigading Kecamatan Sanden)

YUYUN EKA KARTIKA S, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Konsep collaborative governance merupakan respon terhadap kegagalan pemerintah dalam pelaksanaan dan pembiayaan program pembangunan yang cenderung rawan adanya politisasi regulasi. Praktik collaborative governance dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik. Keberhasilan proses kolaborasi berdampak pada efektivitas proses kolaborasi. Efektivitas proses kolaborasi ditentukan dari seberapa besar tingkat pencapaian tujuan dalam proses kolaborasi dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan membandingkan faktor pendorong terjadinya, tahapan proses dan efektivitas collaborative governance dalam program desa digital di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bantul dengan unit analisis Kantor Pengelolaan Data dan Telematika (KPDT), Pemerintah Desa Dlingo, Pemerintah Desa Murtigading dan Combine Resource Institutions (CRI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses collaborative governaance dalam program desa digital di Kabupaten Bantul terdiri dari dua termin yaitu termin pertama dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo Kecammatan Dlingo dengan CRI, sedangkan termin kedua dilakukan oleh KPDT Kabupaten Bantul dengan CRI. Faktor pendorong terjadinya proses kolaborasi yaitu a) implementasi kebijakan, b) kebutuhan dan c) kepemimpinan. Tahapan dalam proses kolaborasi yaitu a) tahapan proses kolaborasi pada termin pertama ialah tahap identifikasi masalah, tahap pendekatan, dan tahap pembangunan dan b) tahapan proses kolaborasi pada termin kedua ialah tahap identifikasi program, tahap pendekatan, tahap pembangunan dan tahap sosialisasi. Terdapat beberapa efektivitas pada proses kolaborasi dalam program desa digital di Kabupaten Bantul. Efektivitas tersebut antara lain yaitu a) keberhasilan pencapaian sasaran atau tujuan yang terdiri dari perbaikan manajemen data desa, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan keterbukaan informasi, b) peningkatan hubungan antar organisasi yang terdiri dari peningkatan hubungan dan kerjasama sektor lain dan pembentukan dan pengaktifan kembali lembaga masyarakat desa, dan c) pengembangan organisasi yang terdiri dari peningkatan kapasitas perangkat desa dan pengembangan potensi desa. Penelitian ini memberikan rekomendasi antara lain yaitu a) KPDT mendorong setiap pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam penerapan program desa digital, b) KPDT melakukan pendampingan dan monitoring secara intensif dan berkala, c) KPDT dan CRI mendorong peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi, dan d) melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong terjadinya integrasi data desa.

The concept of collaborative governance is a response to the failure of governments in the implementation and financing of development programs that tend to be prone to the politicization of regulation. Collaborative governance practices are considered to contribute to the improvement of the quality of public services and a solution in solving public problems. Success of the collaboration process has an impact on the effectiveness of the collaboration. The effectiveness of the collaboration process is determined by how much the level of achievement of the objectives in the process of collaboration do. The purpose of this study is to describe, analyze and compare the driving factors behind, the stages of the process and the effectiveness of collaborative governance to program digital village in Banjul District. This study was carried out in the Government of Banjul District and the unit of analysis is Telematic and Data Management Office (KPDT), the village government of Dingo, the village government of Murtigading and Combine Resource Institutions (CRI). The method used in this study is descriptive qualitative through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the collaborative process in the program governance digital village in Bantul district consists of two terms that the first term is done by the village government Dlingo with CRI, while the second term is done by the KPDT Bantul with CRI. Factors driving the collaborative processes, namely a) the implementation of policies, b) requirements and c) leadership. Stages in the process of collaboration, namely a) the stages of the process of collaboration in the first term is the problem identification stage, the stage of the approach, and the development stage and b) stages of the process of collaboration in the second term is a program identification stage, stage approach, stages of development and socialization phase. Then there is some effectiveness at the process of collaboration on the digital village in Banjul Districts. The effectiveness of the in being a) the success of the intended target or goal consisting of repair management data village, the improvement of public service and the improving the transparency of information, b) the increase in relationship between organization of improved relations and cooperation in other sectors and the formation and reactivation public institutions village, and c) the development organization that consists of increasing the capacity of the village and the development potential of the village. The study recommended include namely a) KDPT drive any the village government to engage actively in the implementation of digital village program, b) KPDT to assist and monitoring intensively and periodical, c) KPDT and CRI push for an increase in community access of technology, and d) have a partnership with various parties to promote a village data integration.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Desa Digital dan Efektivitas Kolaborasi