Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kompleksitas hukum terjadinya sertipikat ganda hak atas tanah serta mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah atau mengatasi sertipikat ganda hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,dengan analisa logis normative (berdasarkan logika dan peraturan undang-undang). Di Kota Makassar terdapat kasus sertipikat ganda dimana peristiwanya yaitu kantor pertanahan kota Makassar menerbitkan kembali sebuah sertipikat tanpa permintaan dari pemegang hak,dikarenakan sistim administrasi dan pengarsipan yang tidak rapi dan belum sesuai standar operasional. Sedangkan di kabupaten Jepara,sertipikat ganda terjadi karena tidak dilakukannya asas kontradiktur delimitasi pada saat penunjukan batas bidang tanah sehingga terjadi overlapping. Penyebab terjadinya sertipikat ganda hak atas tanah di Indonesia dapat menyentuh ke berbagai aspek hukum,seperti; Hukum kearsipan, Asas Kontradiktur Delimitasi dalam PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Kemungkinan adanya unsur pidana sebagai penyebab sertipikat ganda. Beberapa factor penyebab sertipikat ganda di Indonesia diantaranya : Ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tanah, Tidak dilaksanakannya asas Kontradiktur Delimitasi pada saat penetapan batas-batas tanah, Masyarakat kurang mengetahui tata cara atau prosedur pembuatan sertipikat, Adanya Itikad tidak baik dari pihak-pihak tertentu yang melakukan pemalsuan sertipikat hak atas tanah.

The objective of this research is to know and analyze the legal complexity of the double certificate of land rights and to know the government's efforts in preventing or overcoming the double titles of land rights. The type of research used is normative legal research, with normative logical analysis (based on logic and rule of law). In Makassar there is a case of double certificate where the event is the Makassar city office republishes a certificate without request from the rights holder, due to the unkempt administration and archiving system and not according to operational standard. While in Jepara district, double certificate occurred because of no contradictory principle of delimitation at the time of appointment of boundary of plot of land causing overlapping. The causes of the double certificate of land rights in Indonesia can touch into the legal aspects of filing, the principle of contradictions of delimitation in PP 24 year 1997 on land registration,the possibility of a criminal element as the cause of the certificate. Factors that cause double certificate are the inaccuracy of land office officials,not the implementation of the contradiction of delimitation principle, the procedure of making the certificate,bad faith from the parties

Kata Kunci : Sertipikat Ganda, Pendaftaran Tanah, Hak Atas Tanah