Evaluasi Implementasi Kebijakan Rusunawa Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

TIFFANY RADITYA, Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI)

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan implementasi kebijakan dan mengetahui faktor-faktor penghambat perkembangan Rusunawa Dabag. Hal tersebut didasari adanya komitmen dari Negara untuk menyediakan pemukiman layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rusunawa Dabag dipilih karena rusunawa ini merupakan pilot project rusunawa di Indonesia dan letak geografis yang sangat strategis, yaitu terletak pada desa dan kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi di Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data berdasarkan kerangka teori, merumuskan hasil analisis penelitian, dan kemudian meyusun rekomendasi untuk perbaikan suatu kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria informan adalah orang yang memiliki pengaruh dalam proses pembangunan dan perkembangan Rusunawa Dabag. Guna mendukung pencarian informasi bagaimana implementasi kebijakan rusunawa tersebut, maka penelitian ini akan lebih mengarah pada evaluasi terhadap berjalannya implementasi kebijakan Rusunawa Dabag. Pendekatan dalam penelitian evaluasi ini menggunakan Theory Driven Evaluation, yaitu evaluasi yang berbasis pada teori untuk mengukur implementasi kebijakan. Skema implementasi kebijakan dijelaskan melalui NATO, yaitu : (1) Nodality, merupakan transmisi informasi yang digunakan stakeholder untuk mengkomunikasikan pembangunan perkembangan rusunawa (2) Authority, merupakan kewenangan dari pemangku kebijakan (3) Treasure, yaitu harta yang dimiliki oleh Negara untuk melancarkan kebijakan rusunawa, harta ini bisa berbentuk uang atau jasa, (4) Organization, kejelasan job description dan struktur organisasi yang ada di Rusunawa Dabag. Hasil penelitian menunjukkan, pada implementasi kebijakan Rusunawa Dabag terdapat dua tipe masalah. Permasalahan tersebut terbagi menjadi permasalahan struktural dan kultural. Permasalahan struktural merupakaan permasalahan yang berada pada stakeholder dalam menegakkan peraturan di rusunawa. Permasalahan struktural berikutnya adalah peraturan Bupati Sleman yang masih belum mencover permasalahan yang ada di Rusunawa. Permasalahan kultural merupakan permasalahan tentang pola pikir penghuni yang lebih menonjolkan pemenuhan kebutuhan tinggal dan ekonomi yang berimplikasi terhadap hubungan sosial antar penghuni. Pola pikir tersebut mempengaruhi kinerja anggota paguyuban yang sudah menyerah untuk menghidupkan sosial kemasyarakatan antar penghuni.

This research aims to explain policy implementation and to know some obstacles of the construction of Dabag Flats. It is based on commitment from the state to provide suitable residence for small-income people. Dabag Flats is chosen because of its status as Indonesias flats pilot project and its strategic geographical location in the densest villages and district in Sleman. Qualitative-descriptive approach will be used as this research method with several steps: defining research question, collecting data in research field, analyzing data based on theoretical framework, concluding the result, and formulating recommendations for policy remedy. Data will be collected by observation, interview, and documentation. Informant will be chosen based on purposive sampling with some criteria such as his/her influence and/or involvement in the construction of Dabag Flats. In order to support the search of information about the implementation of the flats policy, this research direction will be evaluative. It uses Theory-Driven Evaluation as its theoretical framework which is based on theories measuring the policy implementation. The scheme will be explained through the concept of NATO: (1) Nodality, transmission of information used by stakeholders to communicate the development of the flats construction, (2) Authority, from policy makers, (3) Treasure, state-owned properties to implement the flat policy which can be fund or service, (4) Organization, the clarity of job description and organizational structure in Dabag Flats. The result shows that there are two types of problems from the pattern of Dabag Flats policy implementation which are structural and cultural. The structural problems come from stakeholders effort to enforce flats regulation. The next problem will be the regulation issued by the Regent of Sleman which cannot cover some problems in the flats. The cultural problems emerge from residents mindset which seems the fulfill of settlement and economic needs which imply the social relations of the residents. Such a mindset influences the performance of the association member who has given up to live the social interaction among them.

Kata Kunci : Keywords: Social Policy; Policy Implementation; Nodality, Authority, Treasure, and Organization (NATO)