ANALISIS SISTEM PENAGIHAN PAJAK REKLAME DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KLATEN

NUR FITRI YANI, Dra. Sumirah, M. Si., Ak.

2016 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak, sehingga menimbulkan adanya pajak yang terutang. Sehingga perlu diadakan suatu penagihan untuk mengurangi pajak yang terutang. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui Bagaimana Sistem Penagihan Pajak Reklame di DPPKAD Kabupaten Klaten. (2) Untuk mengetahui Apa Kekurangan dan Kelebihan Sistem Penagihan Pajak Reklame di DPPKAD kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Interview/Wawancara, Observasi, Studi Pustaka. Hasil penelitian ini memberikan informasi yang terkait dalam Sistem Penagihan Pajak Reklame meliputi : (1) Pihak-pihak yang terkait, (2) Formulir Yang Digunakan, (3) Prosedur Penagihan (4) Bagan Alir Sistem Penagihan Pajak Reklame, (5) Kelebihan dan Kekurangan dari Sistem Penagihan Pajak Reklame di DPPKAD Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Penagihan Pajak Reklame di DPPKAD Kabupaten Klaten sudah cukup baik. Adanya Petugas Penagihan dan Pemungutan menjadi suatu kelebihan dalam proses penagihan ke Wajib Pajak. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu Sistem Penagihan Pajak yang dilakukan masih tergolong Rumit karena banyaknya Form yang harus diisi oelh Wajib Pajak. Untuk meningkatkan Keberhasilan dalan Penagihan Pajak disarankan kepada DPPKAD Kabupaten Klaten untuk membuat Formulir yang diisi oleh Wajib Pajak tidak berbelit-belit. Serta menambah SDM untuk bagian Petugas Penagihan dan Pemungutan.

Taxes are compulsory contributions to the state owed by private persons or entities that are enforceable under the Act, by not getting the rewards directly and used for the purposes for the greatest country to prosperity. But in reality, many people are reluctant to pay taxes, so that raises the taxes owed. It was necessary to a billing to reduce taxes owed. This study aims to (1) to find out How Billing System DPPKAD advertisement tax in Klaten district. (2) To know What are the Disadvantages and Advantages of Advertising Tax Billing System in DPPKAD Klaten district. The method used in this study is a qualitative method. The data used are primary data and secondary data. While data collection techniques used are Interview / Interview, Observation, Study Library. The results provide relevant information in Billing System Advertising Tax include: (1) The party - related parties, (2) Form Used, (3) Procedure Billing (4) Flowchart Billing System Advertising Tax, (5) Excess and Disadvantages of Advertising Tax Billing System in DPPKAD Klaten district. The results of this study can be concluded that the Advertising Tax Billing System in Klaten regency DPPKAD good enough. Billing and Collecting their attendant into a surplus in the billing process for the taxpayer. However, there are still shortcomings that made the Tax Billing System is still quite complicated because of the many Form to be filled enumerated by the taxpayer. To improve the success dalan Tax Billing advised to DPPKAD Klaten district to create a form filled out by the taxpayer is not complicated - complicated. As well as add more manpower to Billing and Billing Officers section.

Kata Kunci : Sistem, Penagihan, Pajak Reklame, System, Billing, Advertisement Tax