EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA BANTARSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP

KARTIKA VINA PRAMITA, Ir. Prijono Nugroho Dj, M.S.P., Ph.D.

2016 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Redistribusi Tanah merupakan kegiatan pembagian tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dan mencapai pemerataan pembangunan sektor pertanian. Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program Redistribusi Tanah. Salah satu alasan diadakannya program Redistribusi tanah di lokasi ini adalah karena sejak tanah tersebut dijadikan sebagai kawasan hutan produksi, tidak dapat memberikan azas kebermanfaatan secara ekonomi bagi para penggarap hutan. Oleh karena itu, program Redistribusi Tanah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 hingga 2014 telah membantu masyarakat terutama para penggarap dalam meningkatkan tingkat perekonomian mereka dan memberikan jaminan kepastian hukum serta hak melalui sertipikat hak milik atas tanah Redistribusi. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian proses dan hasil pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif terhadap aspek fisik dan aspek status kepemilikan hak atas tanah. Analisis aspek fisik dilakukan dengan membandingkan perubahan jumlah dan luas bidang tanah pada peta sebelum dan sesudah Redistribusi Tanah hasil digitasi dari software ArcGIS. Analisis perubahan status kepemilikan hak atas tanah dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Redistribusi Tanah di lokasi penelitian Kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari sudah sesuai dengan prinsip dasar Redistribusi Tanah pada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yaitu membagikan tanah secara adil dan merata guna memperbaiki keadaan sosial-ekonomi rakyat dan mencapai pemerataan pembangunan di sektor pertanian, namun proses pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari berbeda dengan pelaksanaan Redistribusi Tanah pada umumnya karena adanya pembiayaan dari dana APBN. Proses Redistribusi Tanah menghasilkan perubahan jumlah bidang tanah dari tiga bidang tanah menjadi 100 bidang tanah di tahun 2012 dan 160 bidang tanah di tahun 2014. Status kepemilikan hak atas tanah setelah proses Redistribusi Tanah yaitu hak milik yang dibuktikan dengan sertipikat hak milik dan diberikan kepada para peserta Redistribusi Tanah.

Land Redistribution is a land distribution activity possessed by the state and has been confirmed to become the landreform object given for the farmers to improving socio-economic conditions of the society and achieve more equitable development of the agricultural sector. Bantarsari Village, Bantarsari Sub-district, Cilacap Regency is one of the Land Redistribution realization region. One of the reason for holding the land redistribution program in this location is because since the land was made as a production forest area, cannot provide socio-economic advantage for the tenants. Therefore, Land Redistribution program which commenced in 2012 and 2014 has helped the society, especially for the tenants to improve their economies and guarantee legal certainty and right through the certificate of property rights over Land Redistribution. This research was conducted to evaluate the suitability between the process and the results of land redistribution realization in Bantarsari Village with the basic principles of Goverment Regulation No.224/1961 on Land Redistribution Implementation and Provision of Compensation. The Analytical methods used in this research is a descriptive method based on physical aspect and aspect of the parcel ownership right. The analysis of physical aspect was done by comparing the changes of number and area of the parcel from spatial data before and after the Land Redistribution in the form of digitization result map using ArcGIS software. The Analysis of the parcel ownership right was done based on the Land Redistribution realization report. Land Redistribution in Bantarsari Village has been suitable with the basic principles of Land Redistribution in Goverment Regulation No. 224/1961 which is divide the land fairly and equitably in order to improve socio-economic conditions of the society and achieve equitable development in the agricultural sector, but the process of Land Redistribution realization in Bantarsari Village is different from Land Redistribution in general due to the existence of grant from APBN funds. The process of Land Redistribution produce changes in amount of the parcel from the three parcels become 100 parcels in 2012 and 160 parcels 2014. The parcel ownership rights after the Land Redistribution process is the property right which evidenced by a certificate of ownership and given to the participants of Land Redistribution.

Kata Kunci : Bidang Tanah, Redistribusi Tanah, Sistem Informasi Geografis