PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI YANG BEKERJA SEBAGAI ABK DI KAPAL BERBENDERA ASING (Studi Kasus: Tenggelamnya Kapal Penangkap Ikan Korea Selatan Oryong 501)

YOTA APRIONITA TAMA, Endang Purwaningsih, S.H., M.H.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Kasus tenggelamnya kapal penangkap ikan Oryong 501 milik Korea Selatan menambah tragedi terjadinya musibah buruk yang menimpa anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di luar negeri. ABK yang bekerja di kapal asing juga termasuk TKI yang dilindungi karena mereka merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI). Perwakilan Diplomatik maupun Perwakilan Konsuler Republik Indonesia di luar negeri selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia di luar negeri, tentunya memberikan perlindungan kepada WNI, termasuk TKI ABK yang berada di Negara penerima. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana peranan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI ABK dan apa hambatan serta kemudahan yang umum ditemui dalam melaksanakan peranan tersebut. Penelitian yang digunakan berjenis normatif empiris. Normatif diartikan bahwa dalam meninjau dan menganalisis hasil penelitian digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan cara inventarisasi peraturan, sedangkan empiris berarti penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada di masyarakat yang dilakukan melalui wawancara yang mendalam (in depth reviews) dengan para narasumber serta instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti, salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan data primer. Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI ABK masuk ke dalam salah satu fungsi utama Perwakilan, yaitu fungsi perlindungan (protection) seperti apa yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) b Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 5a Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai macam hambatan atau kendala yang ditemui oleh Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI ABK di luar negeri, sedangkan untuk kemudahan dikembalikan sesuai case by case.

The sinking of South Korea's fishing vessel Oryong 501, adds the plight tragedy of the ship crews from Indonesia or Tenaga Kerja Indonesia Anak Buah Kapal (TKI ABK) abroad. TKI ABK that working on foreign ships also included as protected migrant workers, because they are part of the Indonesian citizens. The Diplomatic and Consular Representatives of the Republic of Indonesia representing Government of Indonesia abroad, so absolutely they provide protection to Indonesian citizens, including TKI ABK who were on the receiving State within the limits permitted by intrenational law. Based on background above, the problems encountered in this research is about how the roles of the Diplomatic and Consular Representatives of the Republic of Indonesia providing legal protection for TKI ABK, also what common obstacles and easiness encountered to do their roles. This research used normative empirical type of research. Normative means that in reviewing and analyzing the results of the research is using the legal principles by conducting an inventory of regulations related to the problems encountered in this research. In the other side, empirical means this research is based on general law that used in society through a depth interview with informants and institutions which associated with the problems encountered in this research, as example such as Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia to obtain primary data. The analysis in this research is using qualitative descriptive approach. The conclusion of this research shows that the roles of Diplomatic and Consular Representatives of the Republic of Indonesia in providing legal protection for TKI ABK includes into one of their main function, which is protection function as what is provided in Article 3 paragraph (1) b of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and Article 5a of the Vienna Convention on Consular Relations 1963. In reality, there are various kind of obstacles encountered by the Diplomatic and Consular Representatives of the Republic of Indonesia in providing legal protection for TKI ABK abroad. For the easiness, it depends on each case because different case may get different easiness as well.

Kata Kunci : Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler, Perwakilan Republik Indonesia, Perlindungan TKI, Diplomatic Relations, Consular Relations, Representative of the Republic of Indonesia, Protection of Migrant Workers