Perwujudan Hak Penguasaan Minyak dan Gas Bumi oleh Negara menurut Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang Ideal terkait Kelembagaan Pengelola Minyak dan Gas Bumi

SOFFATUL FUADIYYAH, Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi hak penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara menurut Pasal 33 UUD Tahun 1945. Kemudian dari konsepsi tersebut, akan dicari perwujudannya yang ideal terkait kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kolaboratif antara metode penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dan penelitian lapangan yang dilakukan untuk melengkapi sekaligus menunjang data kepustakaan tersebut. Data dari penelitian kepustakaan dan penelitan lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: Pertama, konsepsi hak penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara menurut Pasal 33 UUD Tahun 1945 merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD Tahun 1945. Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudens daad). Kedua, perwujudan hak penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara tersebut yang ideal terkait kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi dapat dikonstruksikan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan konsep bundled hulu-hilir minyak dan hulu gas bagi NOC dan hilir bagi NGC, membentuk BUMN-Migas, membentuk agregator dan holding sektor minyak dan gas bumi, dan membubarkan BPH Migas dan SKK Migas. Selanjutnya, agar efektif dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang antara lain menjelaskan tentang konsep penguasaan negara, maka pada saat yang sama fungsi pembuatan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan harus dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

This study aimed to analyze the conception of state's occupation right of oil and gas by article 33 of UUD 1945. Then from this conception, the ideal manifestation related to managerial institution of oil and gas will be searched for. This research is normative juridical research. Data collection in this research use collaborative methods between literature research to collect secondary data in law and field research to equipping and to collect supporting data for literature research. Data was analyzed by qualitative descriptive analysis. Based on analysis in this research, shows that:First,the conception of state's occupation right of oil and gas is refers to public legal conception that interlaced with people sovereignty principle by article 33 of UUD 1945. The people collectively give mandate to the state as people sovereignty holders to hold policy (beleid), arrangement (bestuursdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad), and supervision (toezichthoudensdaad). Second, the ideal manifestation of that oil and gas occupation rights by the state related to managerial institution of oil and gas can be constructed with bundled hulu-hilir oil and gas concept for NOC and hilir for NGC, create BUMN-Migas, create agregator and holding of oil and gas sector, and disperse BPH Migas and SKK Migas. Moreover, to make it effective as stated in Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 which explains about state's occupation concept, then at the same time the function of policy making, arrangement, regulation, and supervision must be operated by Ministry of Energy and Mineral Resources.

Kata Kunci : Pasal 33 UUD Tahun 1945, kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi, hak penguasaan negara / article 33 of UUD 1945, managerial institution of oil and gas, the state�s occupation right