Hubungan Belanja Pemerintah Daerah dan Probabilitas Terjadinya Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia

ANITA WIDYASTUTI , Dr. Revrisond Baswir, M.B.A., Ak., CA

2016 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Penyelenggaran pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan negara. Dalam pengelolaan keuangan tersebut, dua persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana memperoleh pendapatan sebanyak mungkin (how to get) dan bagaimana mengalokasikan pendapatan tersebut seefisien mungkin (how to allocate). Sebagai negara berkembang, para ekonom mendukung pengalokasian yang besar pada pos belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini dimanfaatkan oleh para politisi untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri melalui korupsi anggaran belanja modal tersebut. Data menunjukkan adanya hubungan antara anggaran belanja modal dengan temuan kerugian negara. Kenaikan anggaran belanja modal disertai dengan naiknya temuan kerugian negara. Sebaliknya, penurunan anggaran belanja modal juga disertai penurunan temuan kerugian negara. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pos Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta pos Belanja Barang dan Jasa dengan probabilitas terjadinya Korupsi Belanja Modal pada pemerintah daerah di Indonesia. Artinya, kenaikan anggaran kedua pos belanja tersebut berhubungan dengan kenaikan probabilitas terjadinya Korupsi Belanja Modal pada pemerintah daerah di Indonesia. Implikasinya, diperlukan sistem pengawasan yang lebih baik terhadap realisasi Belanja Modal tersebut, sehingga penyerapan anggaran Belanja Modal benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Government performance can not be separated from state financial management. In the financial management, the two main problems faced by the government are how to get as much revenue as possible and how to allocate these revenues as efficiently as possible. As a developing country, economists support the allocation of a large heading capital expenditure to boost economic growth. However, this condition is exploited by politicians to take advantage for theirself through corruption of the capital expenditure budget. The data suggested a link between the capital expenditure budget to the findings of state losses. The increase in capital expenditure was accompanied by the rising of state losses findings. Conversely, a decrease in capital expenditure was also accompanied by a decrease in state losses findings. This study found a significant positive relationship between the Street, Irrigation, and Network Expenditures as well as the Goods and Services Expenditures with the probability of corruption occurrence in the Capital Budget of Local Governments In Indonesia. That is, the increase in the both expenditures related to the increase in the probability of corruption occurrence in Capital Budget of Local Government In Indonesia. By implication, the system needs better supervision of the capital spending, so the realization of the capital budget can contribute to economic growth and not abused by irresponsible parties.

Kata Kunci : Corruption, Government Capital Expenditure, Government Budget, Korupsi, Belanja Modal Pemerintah Daerah, APBD