Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

KHARISMA LARAS SULU, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian hukum berjudul Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu 2 (dua) pokok permasalahan, yakni : 1. Bagaimana pengaturan pidana denda terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum penitensier ?; 2. Bagaimana kendala dan hambatan pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi ditinjau dari studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No: 04/PID.SUS/2011/PT.BJM atas nama Terpidana PT. GIRI JALADHI WANA ? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada melalui bahan-bahan kepustakan seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam konteks ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No : 04/PID.SUS/2011/PT.BJM dengan terpidana PT. Giri Jaladhi Wana ( PT.GJW.) Dalam penelitian hukum ini, disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda terhadap terpidana korupsi yang berupa korporasi atau badan hukum dan tidak terdapat pula ketentuan mengenai alternatif ataupun hukuman pengganti terhadap terpidana korporasi yang tidak membayar pidana denda. Pelaksanaan pidana denda dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 04/PID.SUS/2011/PT.BJM atas nama Terpidana PT. GIRI JALADHI WANA adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan tersebut dikarenakan aturan hukum yang telah ada tidak mengakomodir tentang penerapan pidana pokok terhadap terpidana korporasi berupa pidana denda baik jangka waktu yang diberikan untuk pembayaran dan alternatif pidana apabila pidana denda tidak terbayar

The legal research entitled Fine Sentence of The Corporation In Criminal Act of Corruption is purposed to know the regulation and the implementation of fine sentence towards corporation in criminal action of corruption. This research is done in accordance of two problematic point. Firstly, knowing the regulation of fine sentence of the corporation as perpetrators of corruption in terms of penitentiary law. Secondly, understanding the obstacle and the constraint on the implementation of fine sentence for corporation that viewed from a case study of The South Borneo High Court Verdict No : 04/PID.SUS/2011/PT.BJM by PT. Giri Jaladhi Wana as the convicted criminal. The method of research that used by the writer was normative legal research. In this research, the writer evaluated the problematic points by literature such as the regulations, books, law journal and verdicts. The approaches to used were statute approach and case approach. The statute approach is used by evaluating all legislations and regulations pertaining to related legal issues. The case approach is used by evaluating the cases that are related to which has been the decision of a court that has a final and binding legal force. In this study, the writer used The South Borneo High Court Verdict No : 04/PID.SUS/2011/PT.BJM by PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) as the convicted criminal. In this legal research, it is concluded that there are no regulations about time period to paying fine sentence to the corruption convict in the form of corporation or legal person. Also, there are no regulations of fine substitution if it is not paid by the corporation.The implementation of fine sentence in The South Borneo High Court Verdict No : 04/PID.SUS/2011/PT.BJM by PT. Giri Jaladhi Wana as the convicted criminal which has no legal certainty on the implementation of the verdict due to legal rules that already exist do not regulate about the application of the main sentence to the corporation as the convicted criminal in the form of fine sentence including the time period to pay and the alternate criminal fine substitution if it is not paid by the corporation

Kata Kunci : Pidana Denda, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi