IMPLIKASI PERBEDAAN PENGHITUNGAN NILAI KERUGIAN NEGARA DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DEWI SEKAR RUKMI, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK antara lain memuat rekomendasi dan/atau indikasi kerugian negara. Rekomendasi dari BPK antara lain agar pihak yang bertanggung jawab menyetorkan uang yang merupakan kerugian negara/daerah yang ditimbulkan dalam temuan tersebut. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Laporan tersebut dijadikan dasar penyidikan. Permasalahan timbul ketika putusan pengadilan menyatakan nilai kerugian negara/daerah yang berbeda dengan nilai yang sudah dinyatakan dalam LHP BPK. Penelitian ini menganalisis kekuatan LHP BPK sebagai alat bukti dalam penentuan nilai kerugian negara oleh hakim dalam putusan pengadilan. Penelitian ini juga berusaha menganalisis bagaimana mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK apabila putusan pengadilan menyatakan nilai kerugian negara yang berbeda dengan LHP BPK. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum terkait penyelesaian kerugian negara. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penentuan nilai kerugian negara oleh hakim, LHP BPK berfungsi sebagai alat bukti surat. Kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga hakim memiliki kebebasan. Apabila putusan pengadilan menyatakan nilai kerugian negara yang berbeda dengan LHP BPK, maka harus diuraikan unsur-unsur pembentuk kedua nilai tersebut. Hasilnya menjadi dasar apakah tindak lanjut sudah cukup dengan putusan hakim atau masih harus dilanjutkan dengan penyelesaian secara administratif. Apabila perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum, maka tindak lanjutnya harus menunggu hasil upaya hukum tersebut.

The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) is mandated to audit the government financial management and accountability. The audit report, or Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), among other, contains recommendations and/or indications on the state financial losses. Recommendations from BPK, among others, is to hold reponsible the auditee to pay the amount of money which was the state/regional loss as stated in the audit result. If If criminal elements are found, BPK is to report the findings to the authrized institutions. Subsequently, BPKs audit result will be utilized as the basis of investigation. Problems emerge when the estimated financial loss turns out to be different between the court verdict and what is written in BPKs audit report. This research analyze the influence of BPKs audit report in determining the value of the states financial loss as estimated by the judge in the court verdict. This study also looks into the follow-up mechanism of BPKs recommendations when a court verdict and BPKs audit report on the states financial loss differ. This study is normative juridical, which is the study of legislation related to the settlement of losses of the state. This study concludes that in determining the value of losses to the state, BPKs audit report serves as documentary evidence to the judge. Such authentication power is non-binding so the judge has the freedom to make decisions. If the court verdict decides that the financial values on the states financial losses differs with BPKs audit report, each financial item that leads to differences must be broken into details. The result will become the basis whether the court verdict is sufficient, or administrative steps are also needed as follow-up. If the case is still ongoing legal matter, then a follow-up can be done only after the outcome of that legal process is settled.

Kata Kunci : Kerugian, Pemeriksaan, Putusan