Pengawasan Kemitraan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya

VIONA ANSILA D D, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru dan memberikan kontribusi yang konsisten bagi perekonomian Negara membuat UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis bagi struktur perekonomian nasional. Namun, UMKM memiliki masalah keterbatasan faktor produksi untuk meningkatkan efisiensi dan keberagaman produk dan daya tawar yang lemah di mata Usaha Besar terutama dalam hal melakukan hubungan usaha. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan UMKM dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian UMKM. PP Nomor 17 Tahun 2013 mengamanahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan hubungan kemitraan dengan fokus terhadap perlindungan UMKM atas penguasaan Usaha Besar sebagai mitra usahanya. Penulis melakukan penelitian secara normatif-empiris yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan analisis PP Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan, buku, artikel, dan literature lain yang terkait dengan penulisan ini, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden yaitu Ketua KPPU KPD Surabaya, Kepala Bagian UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, dan pelaku UMKM, serta narasumber praktisi dan akademisi. Pengawasan Kemitraan oleh KPPU KPD Surabaya di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya telah dilaksanakan dan masih sebatas pada tahap sosialisasi dan pendataan UMKM. Meskipun begitu, KPPU telah menunjukkan bahwa Pengawasan Kemitraan ini bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu melalui temuan klausul yang mengarah ke tindakan anti persaingan pada Perjanjian Kemitraan antara Gabungan Koperasi Susu Indonesia di Malang dengan Nestle. Kendala dan hambatan secara internal adalah mengenai kompetensi pihak internal KPPU, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta perlunya dibuat System Operational Procedure (SOP) dan unit yang khusus membawahi masalah kemitraan UMKM di KPPU. Sedangkan, kendala dan hambatan secara eksternal adalah dari metode sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait.

The existence of Micro, Small, and Medium Enterprises who are able to provide new job opportunities and contribute consistently to the National economy make them need to be empowered as an integral part of the economy who have strategic position, role, and potency for National economic structure. However, Micro, Small, and Medium Enterprises have problems of limited production factors to improve efficiency and product diversity and a weak bargaining power in front of Big Enterprises, especially in terms of a business relationship. The issuance of Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law Number 20 Year 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises is basically aimed at empowering Micro, Small, and Medium Enterprises in improving their protection and certainty. Government Regulation No. 17 of 2013 mandated the Business Competition Supervisory Commission to supervise the implementation of partnerships with a focus on the protection of Micro, Small, and Medium Enterprises on the domination of Big Enterprises as business partners. The author conducted normative-empirical research by doing library research by analyzing Government Regulation No. 17 of 2013, Regulation of the Commission Number 1 of 2015 on the Procedures for Partnership Supervision, Regulation of the Commission No. 3 of 2015 on the Procedures for Case Handling of Partnership Implementation, books, articles, and other literature related to this paper, and field research by conducting interviews with respondents, namely the Head of the Commission Surabaya regional representative offices, Head of Micro, Small, and Medium Enterprises in Department of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises in East Java province, and Micro, Small, and Medium Enterprises, as well practitioners and academics as a resource informant. Partnership supervision conducted by the Commission Surabaya regional representative offices especially in Surabaya city has been implemented and is still in the socialization phase. Nevertheless, the Commission has shown that this supervision can be performed well, namely through clause findings that lead to anti-competitive actions in the Partnership Agreement between the Association of Dairy Cooperatives Indonesia in Malang with Nestle. Internal constraints are the Commission's internal competence, the limited budgetary and human resources, as well as the need created System Operational Procedure and a special unit that oversees the partnership issue in the Commission. Meanwhile, external constraints are the methods of socialization to the people and coordination with related institutions.

Kata Kunci : KPPU, kemitraan, UMKM, komisi, persaingan, usaha