The Legal Analysis of Host State's Sovereignty to Interfere Foreign Property in Host Country, Study Case: Churchill Mining versus Indonesia

DELIMA WAHYU MAULIDYA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Sudah diketahui secara umum bahwa Prinsip Investasi Internasional mengakui kedaulatan negara tujuan investasi untuk mengontrol wilayahnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, namun juga prihatin terhadap kepentingan investor terhadap intervensi dari negara tujuan investasi. Berdasarkan kejadian per kasus, hukum internasional terkadang mewajibkan negara tujuan investasi untuk membayar kompensasi sebagai bentuk pengambilalihan, dan terkadang tidak mewajibkan membayar kompensasi sebagai bentuk sarana peraturan negara. Dari situasi tersebut, penelitian hukum ini bertujuan untuk menentukan batas suatu negara dalam membayar kompensasi karena tindakan ini sering digunakan oleh negara tujuan untuk menutupi kemungkinan pembayaran kompensasi kepada investor asing. Melalui kasus Churchill Mining v. Indonesia, megetahui adanya fakta pencabutan izin usaha tambang yang dilakukan oleh Indonesia, penulis ingin menganalisis apakah tindakan Indonesia termasuk kedalam ekspropriasi berdasarkan Prinsip Investasi Internasional dengan penerapannya terhadap peraturan domestik, dan apakah ada kewajiban untuk membayar kompensasi. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa secara praktek, pengambilalihan didasari oleh niat dari negara tujuan investasi untuk mengintervensi properti investor asing dengan mencabut kepemilikannya untuk memenuhi kepentingan publik. Sebaliknya, dalam sarana peraturan, negara tujuan hanya ingin menggunakan kedaulatannya untuk mengontrol wilayahnya dengan menerapkan hukum domestik yang suatu waktu dapat mengintervensi properti investor. Kewajiban untuk mengkompensasi kemudian timbul ketika terbukti negara tujuan memperoleh kekayaan dari pengambilalihan tersebut. Dalam kasus Churchill Mining, karena adanya bukti pelanggaran hukum domestik, tidak ada indikasi bahwa Indonesia melaksanakan pengambilalihan. Lebih lanjut, karena tidak ada kekayaan yang diperoleh, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada Churchill.

It is widely known that International Investment Principles acknowledges the Host States sovereignty to control its territory under the Regulatory Power to maintain its economic and political stability and also concern about the interest of the investor against the interference of the Host State. On a case-by-case basis, the international law sometimes oblige the Host State to pay compensation as an expropriation, and sometimes not oblige to pay compensation as a form of state regulatory measure. From this situation, this Legal Research is aimed to find the drawing line to pay the compensation, since these measures are being used interchangeably by the Host State to cover its action to refrain from paying the compensation. Using the recent case of Churchill Mining v. Indonesia, knowing the facts that there is a revocation of license, the author would like to analyze whether Indonesias action amount to an expropriation under International Investment Law along with its Domestic Regulation, and whether the obligation to pay compensation arise. It is founded from the practice that in expropriation, the Host State has the intention to interfere foreigns property by depriving the ownership of the investor to fulfill public interest. Conversely, in regulatory measure, the Host State only wants to use its controlling power by implementing the domestic law which may affect the property of foreign investor. The obligation to compensate then arise when it is proven that the Host State has the enrichment gained at the cost of the investor. In Churchill Mining case, since it is founded that there is a violation under domestic law from the obtainment of the license, there is no indication that Indonesia conducting an expropriation, further, since there is no enrichment that is gained, Indonesia has no obligation to pay compensation to Churchill.

Kata Kunci : Investment, Expropriation, Churchill Mining