POLITIK HUKUM PENGATURAN SYARIAT ISLAM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)

ANNISHA PUTRI ANDINI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup studi politik hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, mengkaji mengapa terdapat perbedaan pada perumusan materi MoU Helsinki ke dalam norma-norma UUPA, serta untuk mendeskripsikan, menganalisis, mengkaji pengaturan syariat Islam sebagai kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dan salah satu materi muatan UUPA yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam MoU Helsinki. Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian hukum empiris dengan meneliti data primer, yakni wawancara narasumber di lapangan sebagai data pendukung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan kasus. Data yang diolah kemudian dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum UUPA tidak lepas dari MoU Helsinki. Setidaknya terdapat sembilan poin ketentuan-ketentuan MoU yang diadopsi dengan perubahan atau modifikasi ke dalam norma-norma dalam UUPA. Penyebab perbedaan substansi perumusan MoU Helsinki ke dalam UUPA di antaranya karena Unsur-unsur dalam proses pembentukan UUPA dan perbedaan pendapat terkait status dan kedudukan MoU Helsinki yang muncul selama proses pembentukan UUPA hingga saat ini. Syariat Islam Aceh dalam UUPA tidak disebutkan secara eksplisit di dalam MoU Helsinki karena dua Undang-Undang untuk Aceh sebelumnya telah mengaturnya. Pengaturan syariat Islam Aceh diwujudkan melalui Qanun, di mana setidaknya terdapat sembilan Qanun khusus syariat Islam Aceh. Hambatan dan tantangan syariat Islam Aceh terdapat pada aspek internal (penegak hukum, pemahaman) serta aspek eksternal (formalisasi dan kontradiksi aplikasi syariat Islam Aceh, isu hak asasi manusia).

This research was conducted within the scope of political studies law at the Law Number 11 Year 2006 on Governing Aceh (UUPA), which specifically aims to describe, to analyze, to examine why there is a difference in the formulation of the material MoU into norms of UUPA, as well as to describe, to analyze, to review the implementation of Islamic Shari'a in asymmetric governance in Aceh as one of the substantive content of UUPA, were not specifically mentioned in the MoU. This research was conducted normatively and empirically. On normative legal research studied only by library materials or secondary data, which includes the primary legal materials, secondary and tertiary. Then proceed with the empirical legal research by examining the primary data, interviews with stakeholders for supporting data. The study was conducted with the statute approach, conceptual approach, historical approach, and cases approach. The processed data is then analyzed by descriptive-prescriptive. Based on the research results, it can be concluded that legal policy of UUPA can not be separated from the MoU Helsinki. There are at least nine points the provisions adopted MoU with changes or modifications to the norms of the UUPA.The cause of the difference of substance formulation MoU into UUPA of them due to the elements in the process of forming UUPA and disagreements regarding the status and position of the MoU that arise during the process of forming of UUPA until at this moment. Islamic sharia in Aceh in UUPA is not explicitly mentioned in the MoU because for two laws for Aceh had previously been set. Implementation of Islamic Shariah arrangements realized through Qanun Aceh, where at least there are nine Qanun Aceh specially for sharias law. Obstacles and challenges of Islamic Shariah in Aceh are the internal aspect (law enforcement, understanding) as well as the external aspects (formalization and contradictions application Aceh sharia law, human rights issues).

Kata Kunci : Politik Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Syariat Islam Aceh, Memorandum of Understanding Helsinki/ Legal Policy, Law on The Governing of Aceh (LoGA) Number 11 Year 2006, Islamic Sharia of Aceh