Kajian Kewenangan Pemerintah dalam Penyediaan Air Bersih Melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (Studi Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran)

HANANTYO SRI NUGROHO, Miftah Adhi Ikhsanto, S.I.P., Mi.OP.

2016 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Kajian Kewenangan Pemerintah dalam Penyediaan Air Bersih Melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (Studi Kerjasama Pemerintah Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran) INTISARI Tulisan ini mengkaji pengembangan kewenangan pemerintah dalam penyediaan air bersih melalui kerjasama pemerintah-swasta. Dalam tulisan ini penulis mengambil dua point utama yang dibahas. Pertama, tentang bagaimana pembagian peran / wewenang dan juga pembagian keuntungan yang didapat dari masing-masing pihak dalam kerjasama tersebut. Kedua, tentang bagaimana implikasi kerjasama permerintah-swasta terhadap penyediaan air bersih. Dalam kerangka tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya air dan juga penyediaan air bersih dapat dikelola dalam rangka sebagai bagian dari penyediaan layanan publik. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekonomi politik kelembagaan . Hal ini dimaksudkan agar dapat menangkap dimensi ekonomi politik dan juga kewenangan pemerintah dalam kerjasama tersebut. Selanjutnya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode yang bersifat triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang belum maksimal dan berjalan lambat. Pemerintah daerah Kabupaten Semarang tidak dapat menjadi institusi yang dapat mengurangi unsur ketidakpastian dalam kerjasama tersebut. Ketidakpastian yang dapat menghambat keberlangsungan kerjasama adalah tidak adanya peraturan daerah yang melarang industri untuk penggunaan air bawah tanah. Industri masih diperbolehkan untuk menggunakan air bawah tanah sehingga pelayanan air bersih yang diproduksi oleh PT. Sarana Tirta Ungaran tidak habis terserap oleh industri. Lebih lanjut, proses kerjasama dalam penyediaan air bersih memberikan implikasi terhadap penyediaan air bersih ke masyarakat Kabupaten Semarang. Hal tersebut terlihat dari peningkatan penggunaan air bersih dari PT. Sarana Tirta Ungaran oleh PDAM Kabupaten Ungaran untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Semarang. Artinya, kerjasama pemerintah dan swasta tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik air bersih. Dengan demikian, kerjasama pemerintah-swasta dapat menjadi alternatif kebijakan pembangunan di Indonesia.

Study of Government Authority in Water Supply Through Public Private Partnerships (Study of Semarang District Local Government Cooperation and PT. Tirta Sarana Ungaran) ABSTRACT This article examines the development of the authority of government in the provision of clean water through public-private partnership. In this paper the authors take two main points discussed. First, how the division of roles / authorities and also the distribution of the benefits of each of the parties in the joint. Secondly, about the implication of permerintah-private partnership to provide clean water. In this framework, this paper is intended to find out how water resources management and water supply can be managed in order as part of the provision of public services. The main theory used in this research is the theory of economic and political institutions. It is intended to capture the dimensions of political economy and government's authority in such cooperation. Furthermore, the authors used a qualitative research method with case study approach. In collecting the data, this study uses a method is triangulation data. The results showed that the development of local government authority Semarang District have not been up and running slow. Semarang district government can not become an institution that can reduce the element of uncertainty in such cooperation. Uncertainties that may hamper its continued cooperation is the absence of local regulations that prohibit industry for the use of underground water. Industry is still allowed to use underground water so that the water services produced by PT. Sarana Tirta Ungaran not exhausted absorbed by the industry. Furthermore, the process of cooperation in the provision of clean water implies the provision of clean water to the community of Semarang District. This is evident from the increased use of clean water from PT. Sarana Tirta Ungaran by PDAM Ungaran to meet water needs of society Semarang regency. That is, cooperation between the government and the private sector can help local governments in the provision of public services of clean water. Thus, the public-private partnership can be an alternative development policy in Indonesia.

Kata Kunci : Kata Kunci : Pelayanan Air Bersih, Kerjasama Pemerintah-Swasta, Kewenangan Pemerintah