ANALISIS TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

KARTINI HUWAE, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara transparan. Salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah namun belum merepresentasikan keseluruhan aspek pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan untuk membangun instrumen keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih komprehensif dan menerapkannya di pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan membangun instrumen berdasarkan telaahan peraturan dan penelitian terdahulu, pembuatan draft awal, focus grup discussion dan validitas ahli. Hasilnya adalah instrumen pengukuran menggunakan 3 aspek pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban dilengkapi dengan indikator pada setiap aspek yang berjumlah 29 indikator. Evaluasi berdasarkan IKP adalah angka indeks katerbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah yang menggambarkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan instrumen dilakukan di 5 pemda kabupaten-kota di wilayah Provinsi DIY. Hasilnya Kota Yogyakarta dengan index tertinggi 62,07 dan Kabupaten Sleman dengan index terendah 24,14. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa instrumen keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah yang dibangun dapat digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui situs resmi pemda.

As the embodiment of good governance, financial management must be managed transparently. One form of transparency of financial management is the provision of financial management information on the official website of the local government. Several previous studies have been measuring the transparency of financial management in the official website of the local government but has yet to represent all aspects of financial management of local governments. This research was conducted to develop an instrument of information disclosure of financial management more comprehensively and apply them in local government. This study used a qualitative descriptive approach. Stages of building instruments are based on the research paper regulations and previous research, the manufacture of the initial draft, focus group discussions and the validation from the expert. The result is a measurement instrument using three aspects of financial management including planning, implementation, reporting and accountability that are equipped with indicators on each aspect totaling 29 indicators. Evaluation is based on the IKP is an index number of financial management information disclosure that describes the level of transparency of financial management. It's application is done in five local government district / city of Yogyakarta Province with the results of the city of Yogyakarta with the highest index of 62.07 and Sleman districts with the lowest index 24.14. The study concluded that financial management information disclosure instruments built can be used to measure the transparency of financial management through the official website of the local government.

Kata Kunci : keterbukaan informasi, evaluasi, pengelolaan keuangan daerah, IKP