RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BANJIR PASANG AIR LAUT DAN AMBLESAN DI PESISIR UTARA KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN DEMAK

AGUNG SATRIYO N, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc; Prof. Dr. Muh Aris Marfai, M.Sc

2016 | Tesis | S2 Geografi

Kota Semarang dan Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah terdampak langsung oleh fenomena perubahan iklim, yaitu akibat dari naiknya air permukaan laut yang menyebabkan banjir pasang air laut beserta genangannya. Selain itu, perkembangan kawasan perkotaan yang cukup intesntif di kedua wilayah ini mengakibatkan munculnya fenomena amblesan atau penurunan permukaan tanah. Pertanyaan umumnya adalah bagaimana respon kebijakan pemerintah di dalam penanggulangan kedua fenomena ini?. Penelitian memiliki tujuan (1) memetakan keragaman program pemerintah dalam penanganan banjir pasang air laut dan amblesan. (2) Menilai relevansi program pemerintah dengan proses adaptasi masyarakat dalam menghadapi banjir pasang air laut dan amblesan. (3) menilai konsistensi program pemerintah terkait pengelolaan ruang dalam pengurangan risiko banjir pasang air laut dan amblesan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan proses pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi serta inventarisasi data sekunder kebijakan terkait. Luaran dari penelitian ini diantaranya adalah terdapat tiga kriteria keberagaman kebijakan dan program dalam penanggulangan banjir pasang air laut dan amblesan. Ketiga kriteria tersebut yaitu berorientasi struktural, konservatif dan fokus pada aspek sosio-ekonomi masyarakat. Disisi lain, kebijakan dan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal berada pada ruang lingkup skala pendanaan kecil. Pada konteks konsistensi kebijakan tata ruang, masih terdapat beberapa arahan pola ruang yang belum konsisten dengan penanganan banjir pasang air laut dan amblesan, khususnya di wilayah administrasi Kota Semarang. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Banjir Pasang air laut, Amblesan, Pesisir Utara Jawa Tengah.

Semarang City and Demak Regency are directly affacted by climate change phenomena which is the sea level rise that causes tidal flood and tidal inundation. In other hand, the intensive developing of urban area in Semarang City and its suroundings are affected by the rising for subsidence.Thus, the question is how are the policy responses to face of these phenomena?. This research aims (1) to mapping the policies and programs to face of tidal inundation and subsidence. (2) to assess whether government programs are in accordance with the process of adaptation in society. (3) to assess the consistency of government programs related to the management of space in the tidal flood and subsidence risk reduction. The qualitative methode has implemented on this research, with several thecnical to collecting data. Indepth interview, field observation, and secunder data collecting has been implemented. The several interesting findings come from this research are : Policies and Programs were conducted in Semarang and Demak has been comprehensively concerning with the structural components (drainage management, etc), conservative oriented, and socio-economic impact. For another side, the policy and program with micro-budgeting are directly related with adaptation activity of local community. For consistency of spatial policy (RTRW), we found that there are several spatial allocation has not been consistent to face the tidal inundation and subsidence, especially in Semarang City. Keywords : Government Policy, Tidal Inundation, Subsidence, Coastal Area.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Banjir Pasang air laut, Amblesan, Pesisir Utara Jawa Tengah.