ANALISIS KONSISTENSI KETENTUAN BRANCH PROFIT TAX ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI

STEFFI RAP RATU M, Aminoto, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsistensi serta pemenuhan asas kepastian hukum atas ketentuan Branch Profit Tax atas transaksi pengalihan Participating Interest oleh Kontraktor Kerja Sama di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai konsistensi serta pemenuhan asas kepastian hukum atas ketentuan Branch Profit Tax atas transaksi pengalihan Participating Interest oleh Kontraktor Kerja Sama di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang yang teknik dan pengolahan data penelitiannya dilakukan secara kualitatif (normatif-kualitatif) dan analisis data dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dengan menjabarkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat konsistensi penerapan Branch Profit Tax atas pengalihan Participating Interest yang terjadi di tahun 2011. Adapun kewenangan untuk mengatur lebih lanjut Branch Profit Tax atas pengalihan Participating Interest sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PMK No. 257 Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan pemajakan Branch Profit Tax yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008. Adanya Surat Edaran S-5996/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015 serta beberapa surat penegasan yang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak di tahun 2012 dan 2015 yang secara substansi bertentangan satu sama lain tidak memiliki kekuatan mengikat karena keduanya hanya bersifat pedoman bukan norma hukum. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa telah terciptanya pemenuhan asas kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ketidakpastian hanya timbul dari surat penegasan terkait saat terutangnya Branch Profit Tax atas pengalihan Participating Interest yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak di tahun 2012, karena secara substansi bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya, yakni ketentuan Branch Profit Tax atas pengalihan Participating Interest sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This study aims to provide an explanation on the consistency and the compliance with the principle of legal certainty of the Branch Profit Tax provision on Participating Interest transfer by Contractor of a Cooperation Contract in the Upstream Oil and Gas. The research methods used is normative research approach. This study aimed to conduct in-depth studies on consistency and compliance with the principle of legal certainty of the Branch Profit Tax provision on Participating Interest transfer by Contractor of a Cooperation Contract in the Upstream Oil and Gas. The approach used in this research is legislation technique or statue approach. While the data processing research done qualitatively (normative-qualitative) and data analysis deductively i.e. by drawing a conclusion by describing the problems of the things that are common to the things that are special. This research concluded that there was consistency on the application of the Branch Profit Tax provision on Participating Interest transfer which occurred in 2011. The Branch Profit Tax on Participating Interest transfer provision as stipulated in Article 10 paragraph (1) PMK No. 257 of 2011 has been in accordance with the provision of Branch Profit Tax as set out in Article 26 paragraph (4) of Law No. 36 of 2008. On the other hand, the existence of Circular Letter No. S-5996/WPJ.07/2015 dated October 15, 2015 and several Confirmation Letters which were issued by the Directorate General of Taxes in 2012 that was substantially inconsistent one to another, did not have legal binding due to they were only providing guidelines, thus it could not be considered as legal norms. In this regard, the provision of Branch Profit Tax in PMK No. 257 of 2011 are complied with principle of legal certainty. The uncertainty only arises from the confirmation letter issued in 2012, since it has been providing a confirmation which is in substance was contrary to the higher regulations stipulate the Branch Profit Tax provision.

Kata Kunci : konsistensi, kepastian hukum, branch profi tax, participating interest, kontraktor kontrak kerja sama, hulu migas.