IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DITINJAU DARI PRINSIP PERWAKILAN DAN KEDAULATAN RAKYAT

ANAJENG ESRI EDHI M., JOKO SETIONO, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan kedudukan dan fungsi DPRD dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan perwujudan prinsip perwakilan dan kedaulatan rakyat, serta menganalisis, mengkaji implikasi pengaturan kedudukan dan fungsi DPRD tersebut terhadap implementasi fungsi-fungsi di DPRD Kota Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dilengkapi dengan wawancara. Untuk teknik pengumpulan data, menggunakan teknik studi dokumenter dan teknik komunikasi langsung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan; Pertama, pengaturan kedudukan dan fungsi DPRD dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi baik positif maupun negatif dilihat dari penerapan prinsip perwakilan dan kedaulatan rakyat. Kedua, pengaturan fungsi DPRD dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap kurang optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi oleh DPRD Kota Surakarta. Untuk itu diperlukan kajian lebih mendalam khususnya terkait pengaturan kedudukan dan fungsi-fungsi DPRD dengan kajian prinsip perwakilan dan kedaulatan rakyat.

This study aimed to analyze and review the regulation of position and function of Local Parliament in Law Number 23 of 2014 concerning Local Government is associated with the materialization of representatives and democracy principles, and to analyze, reviewed the implications of regulation on the implementation of the functions in Local Parliament of Surakarta. This study use is normative legal research. This study using secondary data with the help of interview. For data collection techniques, using the techniques of documentary studies and direct communication techniques. Analysis data used qualitative analysis. Based on the research result in the research review it can be said; First, the setting position and function of Local Parliament in Law Number 23 of 2014 concerning Local Government has implications both positive and negative viewed on the application of representatives and democracy principles. Secondly, the regulation function of Local Parliament in Law Number 23 of 2014 concerning Local Government carries implications to the suboptimal execution the function Local Parliament of Surakarta. It required more in-depth studies, especially related to the setting position and functions of Parliament with an assessment of representatives and democracy principles.

Kata Kunci : DPRD, Kedudukan dan Fungsi DPRD, Prinsip Perwakilan, Prinsip Kedaulatan Rakyat, Local Parliament, position and function of Local Parliament, representatives principle, and democracy principle