PERAN PUSAT PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

IMAN KHILMAN, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan menggambarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan pusat pemulihan aset, kegiatan pemulihan aset yang dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset kaitanya dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menganalisis kendala yang ada di dalamnya. Penelitian ini bersifat normatif empiris karena menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan di Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan metode wawancara terhadap responden dan narasumber dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Landasan Filosofis pembentukan Pusat Pemulihan Aset adalah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai wewenang paling lengkap yaitu sebagai Penuntut Umum, Penyidik tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, Jaksa Pengacara Negara dan sebagai Eksekutor putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Landasan Sosiologis pembentukan Pusat Pemulihan Aset adalah dalam melakukan penegakan hukum utamanya penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan total law eforcement (penegakan hukum secara total/utuh) yaitu penegakan hukum in personam (berorientasi pelaku) dan in rem (berorientasi harta atau aset). Sedangkan landasan yuridis pembentukan Pusat Pemulihan Aset adalah Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/01/2014 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-027/A/JA/06/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kedua, terdapat 5 (lima) kegiatan pemulihan aset, yaitu penelusuran aset, pengamanan aset, pemeliharaan aset, perampasan aset, dan pengembalian aset. Sejak Pusat Pemulihan Aset berdiri sampai dengan akhir bulan April 2016, Pusat Pemulihan Aset menghasilkan PNBP sebesar Rp. 3.578.961.141.085,09 (tiga trilyun lima ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah dan sembilan sen) dari kegiatan pemulihan aset 30% diantaranya dari aset perkara korupsi. Kendala yang dihadapi adalah Pusat Pemulihan Aset bersifat pasif, keterbatasan sumber daya manusia, kendala kecepatan dan efisiensi, dan keterbatasan dan inakurasi data. Pusat Pemulihan Aset ke depan sebaiknya menjadi Badan Pemulihan Aset.

This research aims to describe philosophical, sociological, and juridical foundation establishment of asset recovery center, asset recovery activities undertaken by Asset Recovery Center relation to the combating of Corruption, analyze the obstacles that exist in it. This research is normative and empirical because it uses primary data which is obtained from field research at the Asset Recovery Center in the Attorney General of the Republic of Indonesia by interview with the respondent and informant and secondary data obtained from the research literature, and then analyzed qualitatively with descriptive and prescriptive methods. Based on the results of research and discussion summarized as follows: First, Philosophical foundation of the establishment of Asset Recovery Center is Attorney as a law enforcement agency has the authority most complete named as Public Prosecutor, Investigator certain criminal offenses under the Act, State Attorney and as Executor of the judge's decision that has permanent legal force. Sociological foundation establishment of Asset Recovery Center is in enforcing the law primarily law enforcement corruption do total law eforcement (enforcement of total / intact) that law enforcement in personam (oriented actors) and in rem (oriented property or assets). While juridical foundation establishment of Center for Asset Recovery is the Regulation of Attorney General No. PER-006 / A / JA / 01/2014 on amendments to the rules of Attorney General No. PER-009 / A / JA / 01/2011 on Organization and Work Procedure Attorney RI , Attorney General Regulation No. PER-013 / A / JA / 06/2014 on Asset Recovery and Attorney General Regulation No. PER-027 / A / JA / 06/2014 on Guidelines for Asset Recovery. Secondly, there are five (5) asset recovery activities, namely asset tracking, asset securing, asset maintenance, asset forfeiting, and asset repatriation. Since Aset Recovery Center stand until the end of April 2016, Asset Recovery Center resulted in non-tax revenues of Rp. 3.578.961.141.085.09 (three trillion five hundred and seventy-eight billion, nine hundred and sixty one million one hundred and forty-one thousand and eighty-five rupiah and nine cents) from 30% asset recovery activities including of assets in corruption cases. Barriers faced is the Centre for Asset Recovery is passive, limited human resources, constraints of speed and efficiency, and limitations and inaccurate data. Asset Recovery Center in the future be are advised Assets Recovery Agency

Kata Kunci : Pusat Pemulihan Aset, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.