IMPLIKASI PERSETUJUAN TRIPS TERHADAP REGULASI HUKUM DAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMBATALAN MEREK CAP KAKI TIGA)

SUHARPUDAYANTO, 1. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, PH.D

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas saat ini. Merek memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian, untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sehingga dapat lebih memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana implikasi persetujuan TRIPs atas regulasi merek di Indonesia. Penelitian ini juga untuk melihat perubahan yang dihasilkan ratifikasi Persetujuan TRIPs ke dalam Undang-Undang Merek digunakan sebagai dalil dan diterapkan dalam pokok perkara sengketa merek Cap Kaki Tiga. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa perundang-undangan yang terkait dengan Hak Merek yang bersifat nasional dan internasional. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implikasi prinsip National Treatment pada Persetujuan TRIPs menekankan pada prinsip non diskriminasi yang merupakan tujuan dari terbentuknya World Trade Organization (WTO), kemudian pembatalan suatu merek sesuai yang diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, ketentuan larangan tersebut bersumber dari Article 6 ter Paris Convention yang telah diadopsi oleh Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Trademark is a basis of modern era in the free market. A Trademark plays an important role in improving the economy for the necessary of legal protection and adequate arrangements to provide better economic benefits to it�s owner. This study has purposes to provide an overview of how the TRIPs agreement on the regulatory implications of trade marks in Indonesia This study also to see the resulting changes to the TRIPs Agreement ratification Acts is used as a trade marks proposition and applied in the principal on a trademark cancellation case of The Cap kaki Tiga. This type of the research performed normative juridical research. In the form of the methods with the data collection phase used is literature study and the data used in this research is the primary legal materials and secondary legal material in the form of legislation relating to Trademark Rights which is national and international. The results of the research and description shows that the implications of the National Treatment principle in the TRIPs Agreement on the principles of non-discrimination which is the purpose in the establishment of the World Trade Organization (WTO), and the cancellation of a trademark corresponding set forth in pursuant to Article 6 (3) sub b on the Trademark Acts No. 15/2001, that the petition should be rejected by the Directorate General of IPR if the trademark is an imitation or resembles the name or abbreviation of the name, flag, emblem or symbol or emblem of a state or national and international institutions, except with the written consent of the authorities ban, the provisions of Article 6 ter from Paris Convention which has been adopted by the Article 6, paragraph (3) sub b of Trademark Acts No. 15/2001.

Kata Kunci : Persetujuan TRIPs, Pembatalan Merek, Konvensi Paris