PERTIMBANGAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM MENJATUHKAN SANKSI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DI KOTA SURAKARTA

RIRIN IRAWATY D, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Daerah dalam penegakan kode etik di Kota Surakarta serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap pihak yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Keseluruhan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Dewan Kehormatan Daerah Surakarta dalam menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu dengan melihat kualitas dan kuantitas dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut. Dalam pelaksanaannya Dewan Kehormatan Daerah Surakarta tidak konsisten karena sanksi yang diberikan tidak dicatat dan didokumentasikan sehingga tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitas penjatuhan sanksi. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik antara lain kurangnya kerjasama yang baik dari notaris dalam merespon pemanggilan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, adanya rasa sungkan antar sesama rekan notaris, informasi yang diterima simpang siur tanpa adanya bukti yang meyakinkan, tidak adanya tolak ukur yang jelas mengenai kualitas dan kuantitas pelanggaran, dan kurangnya pemahaman notaris mengenai kode etik dan moralitas dari notaris itu sendiri.

This study aims to determine and analizing consideration of district courtesy board in impose sanctions for notary whom transgressed the code of ethics and review the constraints faced by district courtesy board in enforcing the code of ethics in Surakarta City and also the solutions. This research is an empirical legal research that is research for primary data in the fields or the parties who related with an object that will be researched. The whole data collected then analyzed in a qualitative method. The result of research indicate that consideration of district courtesy board in impose sanctions for notary whom transgressed the code of ethics by see the quality and quantity offense committed by the notary. In the implementation the district courtesy board of Surakarta inconsistent because the sanction that was given not recorded and documented so they could not known the quality and quantity of it. The obstacles in enforcement ethic code are lack of cooperation from notary in responding the call from district courtesy board, there were reluctances of associates, the information that received indistinct without conclusive evidence, there is no clear benchmark of quality and quantity of violation, and lack of understanding of ethic code from notary and their morality.

Kata Kunci : Dewan Kehormatan Daerah, Sanksi, Pelanggaran Kode Etik