PERWUJUDAN KETAHANAN PANGAN LOKAL (Studi pada Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ PLP2B di Kabupaten Gunungkidul)

AZIZAH NOOR LAILI KAMAYANI, Theresia Octastefani, M. AP, M. Pol. Sc

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Konversi lahan pertanian ke non pertanian semakin tak terhindarkan terjadi di hampir setiap daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Kabupaten Gunungkidul. Ketersediaan lahan pertanian dari tahun ke tahun menjadi semakin terdegradasi, yang kemudian pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi pangan suatu daerah. Berdasarkan pemetaan awal teridentifikasi 7 desa rawan pangan dan gizi di Kabupaten Gunungkidul, yaitu desa Giri Tirto, Karang Asem, Grogol, Kenteng, Wonosari, Banyusoco dan Martelu. Terjadinya kerawanan pangan dan gizi di sejumlah desa tersebut menjadi salah satu bentuk dampak dari konversi lahan pertanian. Untuk membatasi laju konversi lahan, mengurangi resiko kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal maka salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah dengan menetapkan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis konversi lahan di Kabupaten Gunungkidul. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis keadaan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Terakhir untuk mengetahui dan menganalisis ketahanan pangan yang berusaha diwujudkan oleh kebijakan PLP2B di Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Untuk menganalisis temuan, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Komponen yang digunakan dalam analis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis ini menggunakan konsep tiga pilar ketahanan pangan yaitu availability, accesibility dan stability. Pilar tersebut digunakan untuk menilai apakah kebijakan PLP2B cukup representatif atau tidak dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa tujuan dari Perda Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2012 tentang PLP2B adalah mengurangi konversi lahan dan mewujudkan ketahanan pangan. Akan tetapi implementasi dalam mewujudkan tujuan tersebut kurang sesuai jika diterapkan disemua daerah rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul dengan mempertimbangkan faktor alam dan tiga pilar pencapaian ketahanan pangan. Peraturan tersebut sesuai jika diterapkan di Desa Wonosari yang memang kerawan pangan di daerah tersebut dikarenakan masalah ketersediaan lahan. Menjadi tidak sesuai jika diterapkan untuk mengatasi rawan pangan di beberapa desa lain. Permasalahan rawan pangan di beberapa desa tersebut paling dominan adalah akses pangan yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa kebijakan PLP2B sesuai untuk mengatasi masalah lahan akan tetapi kurang sesuai dalam mencapai tujuan mewujudkan ketahanan pangan. Kata Kunci: Konversi Lahan, Ketahanan Pangan, Kebijakan, PLP2B

The Conversion of agricultural land to non-agricultural become inevitable happened in almost every region in Indonesia, one of them is in the district of Gunungkidul. The availability of agricultural land years by years become increasingly degraded, then in case directly and indirectly affect the food situation of a region. Based on the initial mapping identified that 7 villages food insecurity and malnutrition in Gunungkidul District: Giri Tirto, Karang Asem, Grogol, Kenteng, Wonosari, Banyusoco and Martelu. The occurrence of food and nutrition insecurity in a number of villages become one of the effects of the conversion of agricultural land. To limit the rate of land conversion, reduce the risk of food insecurity and improve local food security, the one of strategies has taken by the government of Gunungkidul is to establish a policy about Sustainable Food Agricultural Land Protection (PLP2B). The purpose of this study is, first to identify and analyze the conversion of land in Gunungkidul. Second to know and analyze the food situation in the district of Gunung Kidul. The last to know and analyze the food security that try to embodied by PLP2B policy in Gunungkidul. The method that used for this study is a qualitative research method with case study approach. Data was collected through interviews, observation and study of literature. To analyze the findings, researchers use qualitative data analysis techniques by Miles and Huberman. The components that used in the data analyst is data reduction, data presentation and conclusion. This analysis use the concept of the three pillars of food security: availability, accessibility and stability. Pillars are use to assess whether the policy PLP2B representative or not in achieving food security in Gunungkidul. The results of the analysis concluded indeed the purpose of Gunungkidul District Regulation No. 23/ 2012 on PLP2B (Perda Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2012 tentang PLP2B) is reducing land conversion and achieving food security. But implementation in achieve the goals is unappropriate if applied in all areas of food insecurity in the district of Gunungkidul considering some factors. They are natural factors and three pilars of food security achivements. The regulation is appropriate when applied in Wonosari indeed food insecurity in this region due to the problems of land availability. Become unappropriate when applied to overcome the food shortages in other several villages. Predominantly problem of food insecurity in some villages are food access which is closely related to poverty. Thus can be said that the PLP2B policy is apropriate to solve land problems but would be unappropriate to create food security. Keywords: Conversion of Land, Food Security, Policy, PLP2B

Kata Kunci : Konversi Lahan, Ketahanan Pangan, Kebijakan, PLP2B