Diffused Relation (Studi tentang Relasi Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik Pertambangan Pasir Ilegal di Padukuhan Ngepring, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY)

LILIS NURJANAH, Longgina Novadona Bayo, S.I.P., M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Tulisan ini melihat relasi negara dan masyarakat dalam proses resolusi konflik pertambangan pasir ilegal di Padukuhan Ngepring, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY. Konflik tersebut muncul karena penambang memanfaatkan kebijakan normalisasi dengan kegiatan ilegal dan kian marak pasca berakhirnya izin perpanjangan normalisasi sungai Boyong pada November 2014. Akibatnya, masyarakat menjadi korban dari berbagai dampak negatif. Sayangnya, negara tidak menunjukkan ketegasannya dalam menindak. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui relasi negara dan masyarakat dalam proses resolusi konflik, mengetahui aktor-aktor yang terlibat serta mengetahui kepentingan antar aktor. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut penulis menggunakan metode studi kasus. Sementara teori yang digunakan adalah relasi negara dan masyarakat dari Migdal dengan berfokus pada proses resolusi konflik menurut Kriesberg. Penulis juga menggunakan perspektif ekologi politik untuk melihat pertarungan ekonomi politik antar aktor. Relasi yang ditemukan adalah diffused atau tersebar. Kontrol sosial tersebar kepada organisasi-organisasi yang otonom yang memiliki aturan sendiri, sehingga masyarakatnya cenderung kuat atau dominan sedangkan peran negara sangat lemah. Perasaan saling curiga muncul antara kedua belah pihak. Negara lemah merujuk kapasitas negara dalam penetrasi dan ekstrasi segala bentuk kebijakannya namun tidak memiliki pengaruh untuk menciptakan perubahan sosial. Sedangkan masyarakat kuat merujuk pada kemampuan masyarakat dalam menyejahterakan dirinya melalui potensi dan kekuatan sosial yang ada dan memarginalkan peran negara. Dalam kasus ini ditandai dengan Sidang Rakyat, keberhasilan masyarakat menggunakan jalur informal yakni melalui kontak personal dengan negara serta keberhasilan orang kuat lokal. Kata kunci : Ekologi politik, negara dalam resolusi konflik, relasi negara dan masyarakat dalam resolusi konflik.

This study is to see the state and society relation in illegal sand mining's conflict resolution in Ngepring, Purwobinangun, Pakem, Sleman, DIY. The conflict arised because the miners took advantages of normalization policy by doing illegal activities and became increasingly widespread after the expiration of Boyong River's renewal normalization license in November 2014. Consequently, the society became the victim of many disadvantages. Unfortunately, the state did not show its firmness in handling the problem. Many policies which were made were not done in the proper ways. This study aims to know the state and society relation in this conflict resolution, to know the actors who were included, and to know the actor's interest in this conflict. To reach those goals, the writer used the case study method. Meanwhile, the theory which was used is the state and society relation by Migdal which focused on the conflict resolution by Kriesberg. The writer used a political ecology perspective to see the the economic and political battles among actors. The relation which was found was diffused. The social control was spread to the autonomous organizations which had their own rules so that the society tended to be strong or domineering and the state's role was too weak. The feeling of being suspicious to each other arised. The weak state referred to its capacity in penetrating and extracting all kinds of its policies but had no affects to create social changes. On the other hand, the strong or domineering society referred to its capability in prospering itself by using existing social potency and strength and marginaling the state's role in this conflict. In this case, judging by the Society meeting, the success of the society used informal ways by using personal contact to the state and the strength of domineering local society. Keywords:political ecology, the state being in the conflict resolution, the state and society relation in the conflict resolution.

Kata Kunci : Ekologi politik, negara dalam resolusi konflik, relasi negara dan masyarakat dalam resolusi konflik.