TINJAUAN YURIDIS ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP JANGKA WAKTU PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 17 TAHUN 2014 (Studi Kasus Mediasi Perselisihan Hak antara Pensiunan PT. BRI Persero Tbk dengan PT. BRI Persero Tbk di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia)

ALBERTO CHANDRA, Pitaya, SH, M.Hum

2016 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan jangka waktu dalam mediasi hubungan industrial sesuai dengan asas kepastian hukum dan implikasi yuridis tidak adanya kepastian hukum terhadap jangka waktu mediasi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Penulis juga menggunakan data primer sebagai data pendukung melalui wawancara dan olah data yang berasal dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Teknik analisis yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik komparatif dan kualitatif. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah 1. bahwa pengaturan jangka waktu dalam Pasal 15 jo 116 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 jo Perpu 1 Tahun 2005 jis Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 22 Permenakertrans 17 Tahun 2014 telah melanggar asas kejelasan rumusan. Pasal 5 angka (6) UU 12 Tahun 2011 mengatur bahwa kepastian hukum harus didukung dengan kejelasan rumusan. Rumusan yang tidak jelas dari kata alasan yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, sehingga pengaturan jangka waktu mediasi tidak mencerminkan kepastian hukum, dan 2. Bahwa terdapat dua akibat ketidakpastian hukum jangka waktu mediasi hubungan industrial yakni pertama, secara yuridis Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 tidak dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) UU 12 Tahun 2011 karena Pengaturan jangka waktu penyelesaian mediasi antara Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 dan UU No. 2 Tahun 2004 jo Perpu 1 Tahun 2005 adalah sama. Kedua, secara praktek, mediasi hubungan industrial dapat diselesaikan melebihi jangka waktu 30 hari kerja karena mediator yang melanggar jangka waktu mediasi dapat menafsirkan kata alasan yang sah secara bebas, hal tersebut sebagai akibat ketidaklengkapan aturan hukum yakni tidak diberinya definisi kata alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 jo Perpu 1 Tahun 2005 jis Pasal 22 Permenakertrans No. 17 Tahun 2014.

The goal of this study was to determine and analyze the adjustment period in the mediation of industrial relations in accordance with the principle of legal certainty and the juridical implications of legal certainty for a period of mediation in the Minister of Manpower No. 17 of 2014 on the appointment and dismissal of the Mediator Relations Industrial and Work Procedure Mediation. The research method that the author use is a normative legal research. Source data that used are secondary data consisting of primary legal materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. The author also used as the primary data through interviews and process the data coming from the Ministry of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia. Authors analytical techniques used in this study is a comparative and qualitative techniques. The results of the study authors have obtained is 1. that the adjustment period under Article 15 in conjunction with paragraph 116 (1) of Law No. 2 of 2004 jo Government Regulation 1 of 2005 in conjunction with Article 15 (1) Jo Article 22 the Regulation of Minister of Manpower No. 17 of 2014 had violated the principles of clarity of the formulation. Article 5 point (6) of Act 12 of 2011 stipulates that legal certainty should be supported by the clarity of the formulation. The formulation is not clear from the word legitimate reasons is a violation of the principle of legal certainty, thus setting a period of mediation does not reflect legal certainty, 2. That there are two periods due to the legal uncertainty of industrial relations mediation, first, legally the Regulation of Minister of Manpower No. 17 of 2014 can not be tested to the Supreme Court as provided for in Article 9 Paragraph (2) of Act 12 of 2011 for setting the timing of mediation between the Minister of Manpower No. 17 of 2014 and Law No. 2 of 2004 jo Government Regulation 1 of 2005 is the same. Secondly, in practice, mediation of industrial relations can be completed over a period of 30 working days for a mediator who violates a period of mediation may interpret the word legitimate reasons freely, it is due to the incompleteness of the rule of law that is not given the definition of legitimate reasons as set out in Article 116 paragraph (1) of Law No. 2 of 2004 jo Government Regulation 1 of 2005 in conjunction with Article 22 the Regulation of Minister of Manpower No. 17 of 2014.

Kata Kunci : asas kepastian hukum, mediasi, Permenakertrans No. 17 Tahun 2014.