Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Terhadap Perlindungan Hak Ulayat Laut

MARIA MELATI, Aminoto, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini diajukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terhadap perlindungan hak ulayat laut, dan kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris. Penelitian normatif difokuskan pada upaya memperoleh data sekunder, dan penelitian empiris difokuskan pada upaya memperoleh data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian normatif maupun empiris dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab seluruh permasalahan penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, praktik hak ulayat laut masih diterapkan di Kabupaten Biak Numfor oleh masyarakat Biak, dan ada penetapan batas wilayah laut yang diklaim sebagai hak ulayat laut. Secara normatif peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun internasional telah memberikan perlindungan hak ulayat laut dan masyarakat Biak pun memiliki aturan adat yang masih memberikan kelonggaran dalam pemanfaatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, dan kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor telah mengakomodir, melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan adat yang berlaku. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan perhatian dan perlindungan hak ulayat laut. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor tersebut belum dilegalisasikan dalam bentuk hukum yaitu regulasi daerah. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah tersebut, terbagi menjadi faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan, yaitu sumber daya alam, penggunaan teknologi perikanan, dan sosial ekonomi, dan faktor yang menghambat kebijakan, yaitu faktor-faktor yang bersifat menghambat kebijakan, yaitu kurangnya kerja sama yang baik dan kurangnya komunikasi yang baik antara instansi terkait, kebijakan dibuat harus disesuaikan dengan besarnya dana alokasi khusus dan/atau dana alokasi umum dan/atau dana otonomi khusus, dan disesuaikan RPJMP dan RPJMD.

This research is proposed to answer problems in this research, first, how is the policy of Biak Numfor Regency Local Government towards Sea Tenure protection, and second, factors that can affect the policy. This research is conducted normative empirically. Normative research in data collection process is focused on the effort to obtain primary data. Secondary data consists of primary and secondary law material, and tertiary law material, while primary data is obtained through field research. The data obtained from normative or empirical research is analyzed using qualitative analysis method to answer all research problems descriptively. Based on the research result are, first, the practice sea tenure still applied in Biak Numfor by the community, and there is delimitation of marine territories claimed as sea tenure, like a tree. Normative legislation at national and international level has given customary rights protection of the sea and Biak people also have customary laws still provide flexibility in utilization for the benefit of people's welfare, development, and progress of the region. Policy of Biak Numfor Regency Local Government has accommodated, execute and implement legislation and customary rules applicable. Policy of Biak Numfor Regency Local Government has shown that local governments Biak Numfor provide care and protection of sea tenure. Policy of Biak Numfor Regency Local Government has not been formalized in the form of law that local regulations. Second, the factors that influence the policy of the local government, divided into factors that encourage the formation of policy, namely natural resources, fisheries technology use, and socio economic, and, actors that hamper policy, namely the factors that are inhibiting policies, namely the lack of good cooperation and a lack of good communication between relevant agencies, policy is made to be adjusted by the amount of the special allocation fund and the general allocation fund and the special autonomy funds and adjusted RPJMP and RPJMD.

Kata Kunci : Kebijakan, Hak Ulayat Laut, Kabupaten Biak Numfor/Policy, Sea Tenure, Biak Numfor Regency