ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SRI MUNTARI R, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara narkotika dan untuk mengetahui apakah hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimum khusus yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan cara meneliti bahan pustaka berupa Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dan penelitian empiris untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan metode mengajukan beberapa pertanyaan kepada Jaksa maupun Hakim yang yang pernah maupun belum pernah menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus kemudian data tersebut dianalisis Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman pidana minimum khusus dari ketentuan undang-undang pada perkara tindak pidana narkotika, didasarkan pada alat-alat bukti yang ada, juga pertimbangan non yuridis dengan memperhatikan kondisi terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Putusan tersebut juga harus didasarkan pertimbangan yang matang dan argumentasi hukum yang kuat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Kedua, Putusan teersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dan asas kebebasan hakim, karena hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada undang-undang khusus yang mengatur. Kemudian menurut asas kebebasan hakim, hakim memang memiliki kebebasan akan tetapi kebebasan hakim dibatasi oleh undang-undang. Artinya bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sampai dengan saat ini belum dan bahkan tidak ada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memperbolehkan hakim untuk memutus pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus.

This study was conducted to analyze the Purwakarta District Court judgment that ruled under a sentence of the special minimum in the case of narcotics and to find out if the judge allowed sentenced under a special minimum threat that has been regulated in Law No. 35 of 2009 on narcotics. This study combines two types of research, namely normative research to obtain secondary data through library research, the approach of legislation and approach to the case by examining the library materials in the form of District Court Purwakarta and empirical research to obtain primary data through field research in the State Attorney Purwakarta and Purwakarta District Court by the method of asking questions to the Prosecutor and the Judge ever and has never been ruled under a special minimum then the data is analyzed Based on the results of research and discussion summarized as follows: First, the basic consideration for the judge in imposing a punishment below the limit penalty of minimum specific provisions of the law on criminal case of narcotics, based on the evidence available, as well as consideration of non juridical with regard the condition of the accused, things lighten and burdensome. Such decisions should also be based on a thorough consideration and a strong legal arguments as a basis in decisions. Second, verdict can not be justified by the principle of lex specialis and the principle of judicial independence, because judges in decisions should be guided by specific laws that govern. Then according to the principles of judicial independence, judges do have the freedom but the freedom of judges is restricted by law. This means that the judge in deciding a case must base its decision to the legislation in force, because until now, no, and in fact there are no laws or regulations that govern and allow the judge to decide punishment under the penalty of the special minimum.

Kata Kunci : hakim, pidana minimum khusus