DUALISME PERAN DAN KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM DALAM SATU PERJANJIAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (STUDI KASUS PERJANJIAN JUAL BELI LPG OLEH PERTAMINA)

HERU KARTIKO, Prof. Dr. Nurhasan Ismail.,S.H., M.Si

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan dualisme peran dan kedudukan subjek hukum dalam satu perjanjian serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan dualisme ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, karena titik berat penelitian ini adalah menelaah dan menganalisis data sekunder sebagai sumber utama yang didukung dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat normatif empiris, meliputi penelitian terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku (das sollen) terhadap hukum perjanjian yang merupakan topik penelitian serta penelitian lapangan terkait fakta atau perilaku yang terjadi secara nyata (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dualisme peran dan kedudukan hukum Pertamina didalam perjanjian jual beli LPG dilatar belakangi oleh adanya penugasan dari pemerintah yang menunjuk Pertamina sebagai penjual LPG bagian negara untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara dimana Pertamina merupakan perusahaan BUMN dengan 100% saham dimiliki oleh negara. Meskipun memiliki peran dan kedudukan hukum yang berbeda dalam perjanjian, akan tetapi pemenuhan perjanjian tetap berjalan, baik pemenuhan prestasi maupun kontra prestasi. Implikasi hukum dari pelaksanaan dualisme peran dan kedudukan hukum Pertamina didalam perjanjian jual beli LPG adalah keabsahan dari perjanjian jual beli dilihat dari subjek hukumnya. Hal ini berisiko terhadap pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan bisnis LPG. Selain itu, pelaksanaan dualisme peran dan kedudukan hukum tersebut tidak sesuai dengan prinsip independensi dan fairness dari good corporate governance dimana perusahaan dikelola secara professional, adil dan setara antara pemangku kepentingan tanpa adanya benturan kepentingan.

The objective research of this thesis is expected to provide an overview on the implementation of the dualism of the role and position of the subject of law in the agreement as well as the legal implications that may arise from the implementation of this dualism. This Research uses empirical normative, because the emphasis of this research is to examine and analyze secondary data as the main source of which is supported by field studies to obtain primary data. Research conducted by the authors include research into the norms or rules of the applicable law (das sollen) on the law of treaties that are the topic of research and field research related to facts or behavior occurred in actual (das sein). The results showed that the implementation of the dualism of roles and legal position of Pertamina in the LPG sale and purchase agreement is because of the assignment from the government appointing Pertamina as the LPG seller for the state share to provide maximum benefit for the country in which Pertamina is a state-owned company with 100% of the shares are owned by country. Although it has a role and a different legal standing in the agreement, but the fulfillment of agreements still running, either fulfillment of contract performance or balance accomplishment. The legal implications of the implementation of the dualism of roles and legal position Pertamina in the LPG sale and purchase agreement is the validity of a sale and purchase agreement seen from the legal subject. This might raise risk of cancellation of the agreement by a third party who has an interest in the LPG business activities. In addition, the implementation of the dualism of roles and the legal position is not in accordance with the independence and fairness principles in good corporate governance whereas a company managed professionally, fairly, and equally without arising conflict of interest.

Kata Kunci : Dualisme Peran dan Kedudukan Subjek Hukum Perjanjian/Dualism of Roles and Legal Position of the Subject of the Law of Treaties