Laporkan Masalah

Pengembangan Desain Instrumen Pemantauan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Yogy Ikhwanto, Irwan Taufiq Ritonga, SE., M.Bus., Ph.D., CA.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Masalah pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) yang masih terjadi di banyak entitas pemerintah di Indonesia ditengarai terjadi karena masih lemahnya pemantauan terhadap pengelolaan BMN/D menurut banyak penelitian. Adanya suatu instrumen atau alat bantu dalam melaksanakan pemantauan diharapkan dapat mengatasi kekurangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain instrumen pemantauan pengelolaan BMN/D dengan menggunakan Pemda DIY sebagai konteks penelitian dalam rangka mengambil masukan yang berharga terhadap instrumen yang dikembangkan. Riset ini menggunakan jenis riset pengembangan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menjadi acuan normatif dalam pengembangan instrumen ini. Riset ini berhasil merumuskan indikator-indikator yang menyusun instrumen pemantauan pengelolaan BMN/D. Indikator yang disusun dibagi menjadi indikator kepatuhan yang berbasis kualitas kerja dan indikator kondisi pengelolaan umum BMD yang berbasis kualitas hasil. Indikator tersebut terumuskan berdasarkan validasi dan masukan dari pegawai DPPKA DIY dan ahli dari akademisi. Instrumen ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan melalui riset lebih lanjut.

The problems in state/local government goods are suspected to occur because of weak monitoring program according to many studies. A tool or instrument in implementing the monitoring program is expected to address this deficiency. This research aims to develop a monitoring instrument design for state/local government goods by using Pemda DIY as a research context in order to take valuable inputs for the instrument. This research is using developmental research method. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 and Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 is used for normative reference in the development of this instrument. This research is succeeded in formulating the indicators that made up the instrument. Indicators compiled are divided into compliance-based indicators and results-based indicators. Indicators are formulated based on the validation and inputs from employees of DPPKA DIY and experts from academia. This instrument still has some limitations that need improvement through further research.

Kata Kunci : barang milik negara, barang milik daerah, instrumen, pemantauan, riset pengembangan, stated owned goods,