STRATEGI TAX EVASION OLEH WAJIB PAJAK BADAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG BERORIENTASI KEPENTINGAN KEUANGAN NEGARA

AGUNG ROKHANIAWAN, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., P.hD

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Berkaitan dengan penyelesaian perkara berhubungan dengan tax evasion oleh Wajib Pajak Badan, maka fungsionalisasi hukum pidana dalam kejahatan pajak mempunyai potensi yang sama luar biasanya dalam mewujudkan tujuan dari fungsi pajak itu sendiri yaitu sebagai budgeter sehingga selaras dengan kepentingan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengetahui strategi tax evasion yang dilaksanakan oleh para wajib pajak badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi tax evasion yang dilaksanakan oleh para Wajib Pajak Badan melalui beberapa putusan pengadilan dalam periode 2010 s/d 2014. Pada penulisan ini penulis mengaitkan ajaran gabungan dengan pertanggungjawaban pidana yang dipergunakan oleh hakim melalui putusan pengadilan dalam periode 2010 s/d 2014. Pada bagian terakhir penulis memberikan beberapa pilihan cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pidana wajib pajak badan yang berorientasi kepentingan keuangan negara. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang bersifat publik yang tediri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga tehnik pengumpulan data penelitian ini ialah tehnik studi kepustakaan. Data dan bahan yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif melalui metode induktif yang yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian baru dilakukan penyusunan dan penulisan. Hasil penulis pada 5 (lima) putusan yang menjadi kajian dalam penelitian ini menunjukkan setidaknya terdapat 9 (sembilan) strategi yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Badan dalam melakukan tax evasion. Berkenaan dengan 5 (lima) putusan yang menjadi dasar kajian dihubungkan dengan ajaran gabungan, maka unsur-unsur atau syarat-syarat ajaran gabungan pada dasarnya telah terpenuhi semua tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sistem pembebanan pertanggungjawaban sesuai ajaran gabungan yang dapat diberlakukan adalah pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Selain itu setidaknya terdapat 2 (dua) cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pidana Wajib Pajak Badan yang berorientasi kepentingan keuangan negara. Pertama, pembebanan dakwaan dan tuntutan pertanggungjawaban pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana melalui penggunaan ajaran gabungan. Kedua, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pengurus/ directing mind dengan tujuan pembebanan denda kepada Wajib Pajak Badan sebagai lembaga bantuan (reklasering).

In connection with the settlement related to tax evasion by the corporate taxpayer, then the functionalization of criminal law in the crime of tax has the same potential in objective of the tax function as budgetary in order to comply with the financial interests of the state. Therefore, the government must know tax evasion strategies implemented by the corporate taxpayer. This study aims to determine tax evasion strategies implemented by the corporate taxpayer through several court decisions in the period from 2010 to 2014. In this paper the authors associate with gabungan doctrine with criminal liability used by the judge through a court decision in the period of 2010 until 2014. In the last part the author gives several options how to realize criminal liability of corporate taxpayer which is oriented to financial interests of the state. In this study the authors use qualitative research methods with normative juridical approach. In this study the author uses secondary data sources that are public, consisting of primary legal materials and secondary legal materials so that the techniques of data collection in this research is the study of literature. The data and material gathered were analyzed qualitatively through the inductive method in accordance with the purpose of research, then continued with the preparation and writing. Author's analysis on 5 (five) decisions in this research shows there are at least 9 (nine) strategies used by the corporate taxpayer to conduct tax evasion. In regard to the 5 (five) decisions on which the study is associated with gabungan doctrine, the elements or the terms of the gabungan doctrine basically has met all criteria without exception. Therefore, the liability system according to the gabungan doctrine can be placed to the board and the corporation and both also should bear criminal responsibility. In addition there are at least 2 (two) ways to realize criminal liability of the corporate taxpayer oriented financial interests of the state. First, the imposition of conviction and prosecution for boards and corporations criminal liability through the use of gabungan doctrine. Second, the conditional criminal punishment on directing mind with the purpose of the imposition of fines to the corporate taxpayer as aid agencies (reklasering).

Kata Kunci : Tax Evasion, Wajib Pajak Badan, Pertanggungjawaban Pidana