Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Conditional Cash Transfer (CCT) ( Kasus Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2014)

AHMAD HANIF, Dr. Agua Heruanto Hadna

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penelitian ini merupakan penelitian analisis pelaksanaan kebijakan publik, dimana penelitian ini mengambil studi kasus pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak peneliti menggali proses tahapan selama pelaksanaan program, sedangkan untuk mengukur kinerja Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak, peneliti menggunakan indikator policy output dengan pendekatan teori Randall B. Ripley yang terdiri dari : indikator akses, cakupan, akuntabilitas, bias, ketepatan waktu layanan dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data secara induktif. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak pada tahun 2014 telah mencakup 1887 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pelaksanaan PKH terdiri dari tahapan-tahapan : penetapan sasaran,validasi dan persiapan pertemuan awal, penyaluran bantuan dan pembentukan kelompok peserta PKH, verifikasi komitmen, serta pemutakhiran data. Dari berbagai tahapan yang dilaksanakan didapatkan persoalan terkait dengan lemahnya proses validasi yang hanya bersifat administratif. Lemahnya proses validasi tersebut menjadikan kurang tepatnya sasaran program. Berdasarkan pengukuran indikator policy outputdidapatkan hasil bahwa kinerja Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Pandak rendah dilihat dari : 1) aspek bias, dimana masih ditemukan rumah tangga yang telah mapan secara ekonomi yang masih menjadi peserta PKH; 2) aspek service delivery (ketepatan waktu layanan), pencairan bantuan keuangan sering tidak tepat waktu, dan 3) aspek kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasaran, skenario bantuan dan atau besaran bantuan masih dirasakan tidak adil bagi masing-masing RTSM. Hasil penelitian ini juga menunjukkan setidaknya terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap kinerja program, yaitu: 1) Minimnya komunikasi dengan pemerintah desa; 2). Kurangnya transparansi data target sasaran penerima PKH, 3) Ketersediaan sumberdaya yang terbatas; 4). Tidak adanya mekanisme maupun aturan yang mengharuskan pelaporan penggunaan dana bantuan oleh RTSM; dan 5). Kepatuhan RTSM yang semakin menurun dalam memenuhi kewajiban sesuai aturan program. Merujuk pada faktor-faktor tersebut, agar kebijakan/program tersebut menjadi lebih baik di masa yang akan datang, rekomendasi yang disusun oleh peneliti yaitu: (1) Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan pemerintahan desa setempat, (2) Meningkatkan transparansi terkait data target sasaran penerima PKH(3) Perlu dilakukan audit sumberdaya, (4) Perlu aturan serta mekanisme kontrol terkait dengan pemanfaatan bantuan keuangan PKH oleh RTSM dan (5) Pengoptimalan fungsi pendamping dan koordinasi dengan aparat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin dalam memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam program.

The study is a research of the analysis of the public policy implementation which concerns on the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Pandak, Bantul regency in 2014. The purposes of this study were to investigate: (1) the implementation of the Family Hope Program (PKH), (2) the performance of the Family Hope Program (PKH) and (3) factors that influence the performance of the Family Hope Program (PKH) To investigate the implementation of the Family Hope Program in Pandak, the researcher try to analyze the stage process during its implementation.While to measure the performance of the Family Hope Program in Pandak, the researcher applied policy outputs indicators approach from Randall B. Ripley, it consists of indicators of access, scope, accountability, bias, promptness of service and suitability program needs. The research used a qualitative method by using primary data and secondary data. To collect the data, the researcher used observation, interview and documentary. To analyze the data, the researcher applied inductive data analysis. The implementation of the Family Hope Program in Pandak in 2014 has covered 1887 Very Poor Households (RTSM). PKH implementation consists of some the steps, those are:(1) determining the targets, (2) validating and preparing of the initial meeting, (3) the distributing of aid and clustering the participants of PKH,(4) commitments verification, and (5) updating the data. From the various stages taken, there is a problem related to the weaknesses of the validation process, that it is only administratively.The weak validation process makes the determination of the target program became less accurate. Based on the measurement of the policy output indicators showed that the output performance of the Family Hope Program (PKH) in Pandak is low, it can be seen from: 1) aspect of bias, as there still found economically established families be the members of PKH; 2) aspects of service delivery (promptness of service) as the late disbursement of financial aid, and 3) aspects of the sustainability of the program with the needs of the target group, the aid scenarios or the amount of aid considered to be unfair for each RTSM. The research results also showfive dominant factors toward the performance of the program, namely: 1) lack of communication with the government local village; 2)lack of data transparency of the PKH receiver targets; 3) limited available sources; and 4) the absence of mechanisms and rules that require the report of the fund use by RTSM; and 5) decreased compliance of RTSM in fulfilling the obligations under the rules of the program. According to these factors, there are some recommendations to increase the policy / program to be better, those are: (1) Improving the communication and involvement of government local village, (2) Increasing the data transparency of the PKH receiver targets; (3) there should be an audit of the available sources; (4) Social Ministry should issue a new rule and create control mechanisms related to the use of PKH financial aid by RTSM, and (5) optimization the functions and coordination of the supervisors with the local village government to increase the awareness of the poor society in fulfilling the specified obligations in the program.

Kata Kunci : Pelaksanaan program, kinerja program, Program Keluarga Harapan