TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI

FIDHYAH AZZAHRA, Hariyanto, S.H., M.Kn

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dikhususkan pada Notaris tertentu serta untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila Akta Pendirian Koperasi yang dibuatnya cacat hukum. Jenis Penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan, dengan didukung oleh wawancara kepada narasumber dan informan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode studi dokumen dan alat pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pembekalan yang diberikan kepada notaris pembuat akta koperasi akan memberikan standarisasi pengetahuan dalam pembuatan akta koperasi di kalangan notaris pembuat akta koperasi, khususnya akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar koperasi agar sama dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi pada umumnya. 2) bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada notaris sebagai akibat dibatalkannya akta pendirian koperasi yang mengandung cacat hukum berupa pertanggungjawaban perdata, serta pertanggungjawaban administratif.

The aim of this study is to discuss the causes of the making of the Deed of Establishment of Cooperation is devoted to a particular notary and to determine the sanction given to the notary when Deed of Establishment of Cooperation he made legally flawed. The research is normative juridical, research that emphasizes the use of written legal norms related and relevant to the issues, supported by interview to the informant and the respondent.Source of data used in this research is secondary data. Secondary data were obtained from the literature research with the method of document study and data collection tools in the form of legal materials. The data were then analyzed qualitatively. The results showed: 1). Briefing given to the notary who making deed of cooperation will provide standardized knowledge in the making of the deed among the notary who making deed of cooperation, especially the deed of establishment of cooperation that includes statutes of cooperation so that equal to the principles and values of cooperation in general. 2) Forms of accountability can be prosecuted to the notary as a result of the cancellation of the deed which is flawed are civil liability, as well as administrative responsibility.

Kata Kunci : notaris, koperasi, cacat hukum.