PERBANDINGAN RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 001-021-022/PUU-I/2003 DAN NOMOR 28/PUU-XI/2013 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PASAL 33 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

JINGGASARI R. M., Aminoto, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persaman dan perbedaan ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan UUD NRI Tahun 1945. Penulis melakukan analisa dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini dapat disebut juga dengan metode kepustakaan. Dalam hal ini penulis akan memahami ratio decidendi atau latar belakang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan seluruh Undang-undang ketenagalistrikan dan Undang-undang perkoperasian. Dalam hal ini ratio decidendi tersebut terletak pada bagian pertimbangan putusan. Setelah itu penulis menganalisanya dengan teori yang relevan yang terdapat dalam tinjauan pustaka dan mengkajinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penulis dapat menyimpulkan latar belakang tersebut. Lalu, penulis menganalisa tentang relevansi ratio decidendi dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah pertama, persamaan ratio decidendi kedua putusan terebut adalah adanya perubahan filosofi yang terkandung dalam Undang-undang ketenagalistrikan dan Undang-undang perkoperasian. Bahwa perubahan filsofi tersebut adalah masuknya paham kapitalisme dan yang lebih parah masuknya paham neoliberalisme. Dalam hal ini dapat mengakibatkan tergesernya peran negara dalam melindungi rakyatnya. Kesimpulan kedua adalah perbedaan ratio decidendi putusan tersebut terletak pada Undang-Undang Ketenglistrikan lebih diarnai paham neoliberalisme, sedangkan Undang-undang perkoperasian lebih diwarnai oleh unsur kapitalisme model klasik. Relevansi ratio decidendi dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terletak pada asas efisiensi.

This research aims to find similarity and difference in the ratio decidendi of the Constitutional Court Number 001-021-022/PUU-I/2003 concerning judicial review of Law No. 20 of 2002 on Electricity with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the decision of the Constitutional Court Number 28/PUU-XI/2013 concerning judicial review of Law Number 17 of 2012 on Cooperative with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The researcher carried out an analysis using normative research method. This method can also be called library method. In this case the researcher would understand ratio decidendi or background of the Judges of the Constitutional Court in revoking Electricity Law and Cooperative Law. In this case the ratio decidendi lied on the consideration of the decision. Subsequently, the researcher would analyze it using relevant theories containing literature review and investigate those using prevailing laws and regulations. Furthermore, theresearcher concluded the background. Then, researcher analyze the relevance of ratio decidendi with Article 33 Paragraph 4 of The Constitution of Republic Indonesia. The conclusion drawn from the study was that, first, the similarity of ratio decidendi of both decisions was a change in the philosophy contained in the Electricity Law on and the Cooperative Law. The philosophy that changes was the introduction of the capitalism and the more serious thing was the introduction of neoliberalism. In this case, this could shift the role of the state in protecting its people. The second conclusion was that the difference in the ratio decidendi of the decision that the Electricity Law was more influenced by neoliberalism, while the Cooperative Law was influenced by elements of the classical capitalism. The relevance ratio decidendi with article 33 paragraph 4 of the constitution of The Republic Indonesia is located on the principles of efficiency

Kata Kunci : Kata kunci: Undang-undang ketenagalistrikan, Undang-undang perkoperasian, ratio decidendi