Analisis Terhadap Keberadaan Asuransi Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam

DIMAS DWI ARSO, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H.,M.Si.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan asuransi sosial ditinjau dari hukum Islam dan mengkaji dari perspektif hukum Islam bagaimana melihat peran dan kewajiban dari suatu Negara agar dapat melindungi masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun aspek normatif penelitian ini karena menelaah permasalahan yang dikaji berdasarkan asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang berlaku dalam hukum islam. Hasil penelitian ini menghasilkan suatu data sekunder. Data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan dokumen atau bahan pustaka yang kemudian diuraikan dalam sebuah laporan penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan asuransi social bila ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan dan mendapat pengakuan yang kuat bila ditinjau dari hukum Islam. Hal ini berdasarkan prinsip dalam bidang muamalah yang menyebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan banyak mendatangkan manfaat. Negara juga harus memperhatikan pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional agar sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu Negara boleh menarik iuran kepada rakyat yang kaya dan berkecukupan sebaga sadaqah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, kemudian dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan harus ada pemisahan dana tabarru yang digunakan untuk membayar klaim jika peserta sakit dan dana tabarru yang digunakan untuk membayar ujrah (fee) bagi pengelola BPJS. Selain itu, dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan diinvestasikan pada investasi yang halal.

This study aims to determine the existence of a social insurance in terms of Islamic law from the perspective of assessing how to look at the role and obligations of a country in order to protect people in meeting the needs anc basic rights. In addition, this study also aims to shed light on health insurance organized by BPJS in the perspective of Islamic law. This research is normative. The normative aspect of this study because it examines problems studied based on the principles of law and legal doctrine prevailing in Islamic law. Results of this study resulted in a secondary data. The data is obtained from the process of gathering documents or library materials are then described in a research report that is descriptive qualitative. The results showed that the presence of the social insurance when the review of Islamic law is be permitted. This is according muamalah principles said all muamalah is mubah and useful. State must consider the setting national health insurance accordance with the principles of Islamic law that allowed the state to collect a fee from rich people and affluent as sadaqah to help the poor. Later in management of funds by bpjs segregation tabarru funds to pay claims if a participant sicks and tabarru to pay for fee managing BPJS. In addition, funds managed by BPJS invested in halal investment.

Kata Kunci : Asuransi Sosial, Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Hukum Islam.