PROSES DAN RESOLUSI KONFLIK GUNA LAHAN TAMBAK UDANG DENGAN GUNA LAHAN LAINNYA DI PESISIR PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL

NOOR RAKHMAN U., Dr. Ir. Dewanti, M.S.; Iwan Suharyanto, S.T.,M.Sc.

2016 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kawasan pesisir. Kawasan pesisir ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Kegiatan perikanan merupakan salah satu kegiatan yang berkembang di pesisir Kabupaten Bantul ini, diantaranya kegiatan tambak udang. Kegiatan tambak udang yang berkembang pesat dan tidak terkendali pada akhir tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2014 menimbulkan berbagai macam konflik guna lahan. Konflik guna lahan yang terjadi melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah. Tujuan pertama dari Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perkembangan tambak udang di pesisir Pantai Selatan Kabupaten Bantul. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi proses dan resolusi konflik yang ada. Penelitian dilakukan dengan pendekatan induktif kualitatif. Analisis deret waktu di gunakan untuk menggambarkan perkembangan tambak udang, kemudian mengidentifikasi proses dan resolusi konfliknya. Masalah yang utama adalah konflik guna lahan. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tambak udang dapat di bagi menjadi tiga periode perkembangan. Periode I (1980-1989), Periode II (1989-2012), dan Periode III (2012-sekarang). Tipologi konflik yang ditemukan yaitu konflik guna lahan tambak udang dengan: guna lahan pertanian, guna lahan tanaman penghijauan/ wind barrier, guna lahan sempadan (pantai, jalan, sungai) dan guna lahan gumuk pasir. Akar konflik dari masalah tersebut adalah ketidakjelasan peraturan pemerintah mengenai tata ruang wilayah pesisir, baik dari segi isi peraturan maupun kewenangan. Resolusi konflik guna lahan tambak udang dengan guna lahan lainnya dilakukan melalui: pendekatan konsensus, resolusi konflik melalui dimensi budaya dan resolusi konflik adat.

Bantul regency is one of Yogyakarta Special Province areas having coastal area. This coastal area has a great potential for being developed. Fishery activity was one the developing activity at the coastal area of Bantul Regency, one of which is shrimp embankment. The shrimp embankment activity which has been rapidly developed and uncontrolled at the year end of 2013 to the middle year of 2014 triggered various land using conflicts. The land using conflicts happened involved publics, private and government. The first objective of this investigation is that for describing the shrimp embankment at Southern Beach Coastal Area Of Bantul Regency. The second objective is that for identifying the available process and conflict resolution. This investigation had been conducted by the qualitative inductive. Time series analysis had been used for sketching the shrimp embankment development, then identifying process and the conflict resolution. The main problem was that land using conflict . The investigation finding showed that the shrimp embankment development could be broken down into three development periods. Periods I (1980-1989), Periods II (1989-2012), and Periods III (2012-today). The conflict typology encountered were that the shrimp embankment land using conflict with : agriculture land using, wind barrier/reforestation plants land using, border land using (beach, street, river) and sandy knoll land using. The conflict root of the above problems was the unclear of goverment regulation dealing with the coastal area lay-out, both from the regulation as well as autority aspects. The shrimp embankment land using conflict resolution with others land using was done by : consensus approach, the conflict resolution by means of culture dimension and traditional conflict resolution.

Kata Kunci : proses konflik, resolusi konflik, guna lahan, tambak udang, pesisir