PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI JAKARTA TIMUR

FADLI ALFARISI, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan menggambarkan langkah-langkah penyidik, penuntut umum dan hakim dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Jakarta Timur dan menganalisis kendala yang ada di dalamnya serta mengkaji konsep diversi ke depan (ius constituendum). Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan penelitian empiris untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan di unit PPA Polres Metro Jakarta Timur, Kejari Jakarta Timur dan PN Jakarta Timur dengan metode wawancara terhadap responden, kemudian kedua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Jakarta Timur sejak UU SPPA berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditangani unit PPA Polres Metro Jakarta Timur terdapat 5 perkara yang diupayakan diversi dengan hasil 3 perkara berhasil diselesaikan melalui diversi dan 1 perkara gagal (1 perkara masih proses). Dalam tingkat penuntutan terdapat 4 perkara, dengan hasil 1 perkara berhasil diselesaikan melalui diversi dan 3 perkara gagal. Dalam tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan, terdapat 32 perkara dengan hasil 1 perkara berhasil diselesaikan melalui diversi dan 31 perkara gagal. Kedua, kendala dalam pelaksanaan diversi, yaitu: pemahaman hukum korban masih retributif; diversi identik dengan ganti kerugian; tidak adanya anggaran diversi di dalam DIPA; belum tersedianya LPKS dan LPAS; ketidaktepatan waktu melaksanakan tugas sehubungan dengan proses diversi. Ketiga, konsep diversi ke depan (ius constituendum) seharusnya diarahkan pada penguatan peran serta masyarakat dengan melibatkan aparat penegak hukum menuju pemahaman hukum restoratif; pengaturan ketentuan ganti kerugian yang riil diderita oleh korban; pengajuan anggaran diversi di dalam DIPA aparat penegak hukum; pembangunan sarana dan prasarana yang memadai sebelum suatu perundang-undangan berlaku; pengaturan forum pertemuan berkala antar aparat penegak hukum terkait dalam pelaksanaan diversi. Disamping itu, dalam rangka harmonisasi antara KUHAP, UU SPPA, dan PP Pedoman Diversi dengan ketentuan internal aparat penegak hukum, diperlukan sinkronisasi dalam hal pengaturan kembali kategori tindak pidana dan usia anak yang dapat diupayakan diversi; dan alasan penerbitan SKPP.

This research aim to describe steps which is conducted by investigator, prosecutor, and judge in the implementation of the diversion in the settlement of juvenile deliquency in East Jakarta and analyze the obstacles and examines the concept of diversion ahead (ius constituendum). This research combines two types of research that normative research to obtained secondary data from the research literature and empirical research to obtained primary data from field research in unit PPA East Jakarta Metro Police, East Jakarta District Attorney, and East Jakarta District Court by interview with respondent, then qualitatively analyzed with descriptive and prescriptive methods. Based on the results and discussion of the research, it can be concluded as follows: First, the implementation of diversion in the settlement of juvenile deliquency in East Jakarta since the act of juvenile court justice system (UU SPPA) applied until December 31, 2015 handled by unit PPA East Jakarta Metro Police there are 5 cases were pursued diversion with result 3 cases are successful and 1 case is failed (1 case is in the process). In the prosecution level, there are 4 cases with results 1 case successful and 3 cases are failed. In the examination trial, there are 32 cases with the result 1 case is successful and 31 cases are failed. Second, constraints in the implementation of diversion that is: the victim is still retributive understanding; diversion is identical to the payment of damages; the absence of a budget diversion in DIPA; unavailability LPKS and LPAS; inaccuracies time perform duties in implementation of the diversion. Third, the concept of diversion ahead (ius constituendum) should be directed towards strengthening community participation involving law enforcement officer to the legal understanding of restorative; regulation provisions for payment of damages of a real loss suffered by the victim; submit the budget of diversion in DIPA law enforcement officers; development of infrastructure first, before the act applies; arrangement forum for regular meeting between law enforcement officers related to the implementation of diversion. In addition, in order to harmonise among criminal procedure code (KUHAP), UU SPPA, and Government Regulation on Guidelines Diversi (PP Pedoman Diversi) with internal regulations law enforcement officers, it is required synchronization in terms of readjustment category of offense and the age limit of juvenile which can be pursued diversion; and the reason for publishing prosecution cessation assessment letter (SKPP).

Kata Kunci : Diversi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum