ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan)

AGUSTINA SULISTIANI, Dwi Haryati,S.H., M.H.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pendaftaran hak atas tanah, (2) untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi, (3) untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat menggunakan jalur mediasi sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang dipakai adalah data primer atau data lapangan yang mencakup hasil wawancara terhadap responden dan narasumber, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Kedua data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian mengenai pelayanan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong belum berjalan dengan baik karena belum mengikuti semua kegiatan yang ditentukan dalam Peraturan. Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi ini mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya yang berupa : (1)Internal para pihak yang bersengketa, mediasi dapat berjalan dengan baik apabila ada itikad baik dari para pihak. Itikad baik dari para pihak masih kurang karena dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap netralitas mediator; (2)Regulasi, regulasi yang ada saat ini masih belum memuat mengenai mekanisme mediasi, kualitas mediator, jangka waktu pelaksanaan serta biaya mediasi; (3) Sumber Daya Manusia, jumlah sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan pelaksanaan layanan pertanahan kurang maksimal dan jumlah mediator yang terbatas turut menjadi pemicu ketidaklancaran mediasi. Kendala-kendala yang muncul dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi memicu keengganan masyarakat untuk memilih jalur mediasi. Hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong agar mediasi bisa berjalan dengan lebih baik. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menaikan ketertarikan masyarakat menggunakan jalur mediasi adalah: (1) Peningkatan sosialisasi; (2)Peningkatan kualitas pelayanan;(3)Peningkatan Kualitas Mediator (3) Peninjauan Kembali Regulasi.

This study aimed (1) to assess and review the implementation of mediation as a remedy for dispute resolution registration of land rights,2) to identify, assess and analyze the constraints in the implementation of land registration dispute resolution through mediation,(3) to determine, assess and analyze what efforts can be done to increase public interest in using the line as a remedy mediation to resolve disputes. This research is an empirical law. The data used are primary data or data field that includes the results of interviews with respondents and resource persons,and secondary data obtained from the research literature. Both of these data were analyzed descriptively with qualitative methods. Results of research on dispute resolution services through mediation at the land registration Land Office Tabalong not worked well because they have not followed all the activities specified in the Regulations. Dispute resolution through mediation of land registration is experiencing constraints in its implementation in the form:1) Internal the parties to the dispute, mediation can work well if there is good faith of the parties. The good faith of the parties is still less because it is influenced by public ignorance and distrust of the neutrality of the mediator;(2) Regulation, the current regulation is still not loading on the mechanisms of mediation, the mediator quality, implementation period as well as the cost of the mediation;3) Human Resources, the number of limited human resources led to the implementation of land less than the maximum service and a limited number of mediators that helped trigger the lack of launch mediation. The obstacles that arise in resolving disputes through mediation land registration trigger people's reluctance to choose the path of mediation.This should be immediately followed by the District Land Office Tabalong that mediation can work better. Several attempts were made to raise public interest in using the line mediation is: (1) Increased socialization; (2) Improved quality of service; (3) Improving the Quality of Mediator (3) Reconsideration Regulation.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah, mediasi