EFEKTIVITAS PERAN BAKORKAMLA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

SITI BADIAH, Prof. Dr. H. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Intisari Oleh Siti Badiah dan Marsudi Triatmodjo Masyarakat Indonesia sangat berharap terwujudnya penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di perairan atau laut Indonesia yang maksimal. Pada dasarnya esensi dari penegakan hukum memiliki tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum di laut harus diikuti dengan profesionalisme para aparat penegak hukumnya. Selama ini penegakan hukum di laut terdiri dari banyak instansi. Instansi tersebut sudah menjalankan fungsinya, tetapi permasalahannya adalah tidak terintegrasi dalam sebuah komando, akibatnya instansi menjalankan kebijakan masing-masing. Bakorkamla belum mampu menunjukkan kinerja optimal sebagai sebuah institusi keamanan laut yang powerfull, efektif, dan efisien. Praktik selama ini menunjukan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai instansi belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia. Kondisi tersebut mendorong untuk segera dilakukan revitalisasi Bakorkamla dalam menjawab persoalan terkini. Urgensi pembentukan Bakamla adalah kepentingan Negara di wilayah laut, terutama menyangkut masalah pertahanan dan keamanan nasional serta integrasi wilayah secara keseluruhan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Abstraksi By Siti Badiah dan Marsudi Triatmodjo Indonesian society very much hope the establishment of the rule of law, security and safety in the marine waters of Indonesia in maximum. Basically the essence of the rule of law has three objectives, namely fairness, certainty, and expediency. Law enforcement at sea must be followed by the professionalism of the law enforcement officers. So far, law enforcement at sea is composed of many agencies. The agency has been carrying out its functions, but the problem is not integrated in a command, consequently agencies run their respective policies. Bakorkamla not been able to demonstrate optimal performance as a maritime security institution powerful, effective, and efficient. Practice so far shows that law enforcement, security and safety at sea are carried out by patrol units from various agencies have not been able to create a maritime security in Indonesian waters. These conditions encourage the revitalization Bakorkamla to be done in answer to the current problems. Urgency Bakamla formation is the State's interest in the sea area, especially concerning the issues of defense and national security as well as the integration of the region as a whole that becomes the basis of the implementation of capital duty law enforcement at sea and improving the people's welfare.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Laut, Revitalisasi dan Bakamla