STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK MENGENAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS (PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014)

EKO WAHYU QOSASI, Ratnawati, Dra., S.U.

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang perlu ditangani karena berpengaruh terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan kota serta kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di DIY sulit untuk diatasi sehingga Pemerintah Daerah DIY menetapkan Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di kota Yogyakarta. Oleh karena itu rumusan masalah ini adalah bagaimana implementasi perda DIY nomor 1 tahun 2014 Tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis di kota Yogyakarta. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan konsep teori Grindle yaitu berdasarkan isi (kontens) kebijakan dan lingkungan (konteks). Penelitian ini disusun berdasarkan metode kualitatif destriktif. Hasil menunjukkan bahwa implementasi Perda telah terlaksana dengan cukup baik dengan memberikan perubahan berupa berkurangnya jumlah pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di jalan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang masih menghambat implementasi Perda sehingga menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat meliputi: belum adanya aturan teknis secara jelas, belum ada ketetapan bagi pemberi sanksi pelanggaran Perda, kondisi panti dan jumlah tenaga sosial belum memadai dan razia yang dilakukan terdapat unsur pemaksaan. Kata kunci : gelandangan, pengemis, Peraturan Daerah, implementasi.

Homeless people and beggars is a matter of social welfare society that needs to be addressed because it affects the security, order and cleanliness of the city and the comfort and welfare of the community. Growth in the number of homeless people and beggars in DIY is hard to overcome so that the Local Government Regulation establishes DIY DIY No. 1 Year 2014 on the management of homeless people and beggars. This study aims to determine the success of the implementation of DIY Regulation No. 1 Year 2014 on the management of homeless people and beggars in the city of Yogyakarta. Hence the formulation of the problem is how the implementation of regulations DIY number 1 of 2014 About the handling of Homeless and Beggars in the city of Yogyakarta works. To answer the problem formulation, Grindle theoretical concept that is based on the content (contents) policy and the environment (context) is used. This research is based on descriptive qualitative methods. The results showed that the implementation of the legislation has been implemented well enough to provide a change in the form of a reduced number of beggars and homeless people roaming the streets. Nevertheless, there are still some factors that still hinder the implementation of legislation that raises the pros and cons for society include: the lack of technical rules clarity, there is no provision for giving sanction of its legislation violations, the condition of homeless parlors, inadequate number of social workers and there an element of coercion when the raids conducted. Keywords : homeless people, beggars , Regional Regulation , implementation .

Kata Kunci : gelandangan, pengemis, Peraturan Daerah, implementasi.