Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilukada:Proses, Identifikasi Masalah dan Penyebabnya

IVO INTAN IMARISQI, Dra. Ratnawati, S.U

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

ABSTRAKSI KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada memiliki tanggungjawab menetapkan daftar pemilih yang akurat dan kredibel. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen pemilu (electoral management) dan teori electoral governance. Manajemen pemilu (electoral management) memiliki tiga model yaitu (the independent model), the governmental model, the mixed model dan beradasarkan prinsip-prinsip dasar pedoman seperti independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism, dan service-mindedness. Electoral governance adalah lebih luas dari kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan luas kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu berlangsung yang beroperasi pada tiga level yaitu level isi pembuatan peraturan (rule making), pelaksanaan aturan (rule application), dan pengawasan aturan (rule adjudication). Level rule application meliputi pengorganisasian permainan pemilu yang di dalamnya terdiri dari pendaftaran pemilih, kandidat, dan partai, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, organisasi pemilu, voting, penghitungan, dan pelaporan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer penelitian diambil dari hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa KPU Kabupaten Cilacap melakukan proses penetapan daftar pemilih dengan menggunakan prinsip-prinsip independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism, dan service-mindedness dalam implementasi tahap penetapan daftar pemilih.Temuan di lapangan bahwa KPU Kabupaten Cilacap menghadapi masalah pada tahap penetapan daftar pemilih seperti format softcopy DP4 tidak sesuai yang diharapkan; perbedaan jumlah softcopy dan hardcopy DP4 dan perbedaan data/identitas pemilih dan softcopy DP4 dan hardcopy. Kedua, mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu adanya laporan dugaan data ganda dari partai politik dan tim sukses dan pemilih yang tidak beridentitas. Ketiga, masalah pemetaan TPS masih banyak TPS yang pemilihnya mendekati 600 atau lebih. Jadi, tahap penetapan daftar pemilih dalam pemilukada rentan terhadap masalah dalam implementasinya akibat kompleksnya tugas yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan terlibatnya orang banyak dalam implementasi aturan yang berlaku dalam upaya menjalankan tugasnya. Temuan penelitian ini mendukung teori manajemen pemilu (electoral management) dan teori electoral governance, terutama pada level rule application yang paling rentan terhadap kesalahan, tidak hanya karena besarnya semata-mata dan kompleksitas tugas-tugas yang harus dicapai tetapi, juga karena banyaknya orang yang terlibat dan kebijakan resmi yang mereka laksanakan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kata Kunci : Tahap Penetapan Daftar Pemilih, Pemilukada dan Electoral Management Electoral Governance.

ABSTRACT Regional General Elections Commision (KPUD) as election organizers have a responsibility to set a register voters is accurate and credible. Concepts and theories used in this research is the theory of election management and electoral governance theory. Electoral management has three models namely the independent model and is based on the basic principles of guidelines such as independence; impartiality; integrity; transparency; efficiency; professionalism, and service-mindedness. Electoral governance is the wider set of activities that creates and maintains the board institutional framework in which voting and electoral competition take place that operates on three levels: rule making, rule application, and rule adjudication. Level of rule application involves organizing the electoral game in which consist of registration of voters, candidates, parties registration of election observers, voter education, electoral organization voting, counting, and reporting. The method used in the research is a method of quality research with case study approach. Primary data were taken from the interview with the chairman of the Regional General Elections Commision (KPUD) Cilacap. This research resulted in the finding that the Regional General Elections Commision (KPUD) Cilacap perform the process of determination of register voters premises using principles: independence;impartiality; integrity;transparency; efficiency; professionalism, and service mindedness. Finding on the ground that the Regional General Elections Commision (KPUD) Cilacap face problems at the step of determination of the register voters as softcopy format does not match expected DP4; differences in the number of softcopy and hardcopy DP4 and differences in data/identity of the voter and DP4 softcopy and hardcopy. Second, admittedly that is a report about alleged double data from political parties and successful team and voter identity. Third, the problems of mapping in voting place that numbers of voters is about 600 or even more. So, the decision of register voters in Local Leader Election is very weak towards problem in implementation because the complexity of the tasks should do by Electoral Management Bodies and the large number of people involved and the authorized discretion they exercise in accomplishing their tasks. This research resulted supports electoral management theory and electoral governance theory, especially on rules of application levels which is the most weakness towards faults, it is not only because the most susceptible to errors and complexity of the tasks that need to be accomplished, but because because of the large number of people involved and the authorized discretion they exercise in accomplishing their tasks. Keywords: Determination of Register Voters, Local Leaders Election, Electoral Management, Electoral Governance.

Kata Kunci : Penetapan Daftar Pemilih