PELEMAHAN ORGANISASI BURUH DI KOREA SELATAN PASCA KRISIS EKONOMI 1997-1998
NATALIA IMAS KRISTI NUGRAHENI, Prof. Dr. Mohtar Mas'oed
2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALKorea Selatan dikenal sebagai negara yang memiliki organisasi buruh yang radikal dan militan terutama jika melihat pada peristiwa di tahun 1980-an ketika terjadi puncak dari perlawanan buruh terhadap pemerintah yang membawa Korea Selatan lepas dari pemerintahan otoriter. Namun kemudian di awal tahun 1990-an, buruh menjadi lebih pasif yang ditunjukkan dengan menurunnya angka aksi protes buruh secara drastis. Meskipun demikian tidak berarti buruh tidak berkutik. Tekanan dari pemerintah yang kembali dirasakan di awal tahun 1990-an tidak serta merta membuat buruh menerima keputusan-keputusan pemerintah yang merugikan buruh. Di akhir tahun 1996 hingga awal 1997 buruh kembali bergerak dengan melakukan aksi protes terbesar dalam sejarah untuk memprotes undang- undang perburuhan baru yang dinilai sangat merugikan buruh dan hanya menguntungkan pemilik usaha dan pemerintah. Aksi tersebut berhasil membuat pemerintah menunda dan membatalkan beberapa undang-undang yang tadinya akan diterapkan. Namun kemenangan tersebut hanya sementara saja karena kemudian di pertengahan tahun 1997 Korea Selatan terkena krisis ekonomi yang juga melanda seluruh Asia pada waktu itu. Krisis ekonomi tersebut memaksa buruh untuk kemudian menyepakati undang-undang perburuhan yang baru tersebut untuk diterapkan di Korea Selatan demi menyelamatkan perekonomian negara. Perjanjian antara pemerintah Korea Selatan dengan IMF secara tidak langsung memperlemah kedudukan buruh ditambah lagi dengan kurangnya kekuatan dari organisasi buruh di kancah politik. Posisi buruh yang terus melemah kemudian membuat buruh semakin pasif dalam menghadapi permasalahan mereka. Karakteristik buruh yang sebelumnya radikal dan aktif kemudian mulai luntur seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Korea Selatan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah saja namun juga terjadi di dalam organisasi buruh itu sendiri.
South Korea is known as a country that has a militan and radical labor organization, especially when looking at the events in the 1980s when the peak of the workers' resistance against the government that brought South Korea liberated from authoritarian rule. But then in the early 1990s, labors became more passive as indicated by the decreasing number of labor protests drastically. However it does not mean the workers couldn�t do anything. The pressure from the government for numerous times that is felt in the early 1990s did not necessarily make the workers accept the government's decisions that were detrimental to the workers. In late 1996 until early 1997 the workers made another moves,that was the largest demonstration in South Korean history, to protest new labor laws that were considered to be very detrimental to workers and only gives benefitsto the business owners and government. The action succeeded in making the government to delay and cancel some laws that had to be applied. But the victory was only temporary because later in mid-1997 South Korea were also got hit by the economic crisis which swept across Asia at that time. The economic crisis has forced workers to later agree on the new labor laws to be applied in South Korea in order to save the country's economy. Agreement between the South Korean government with the IMF indirectly weaken the position of labor coupled with the lack of power of labor organizations in the political arena. The workers�position which continue to weaken then make workers more passive in dealing with their dispute. The characteristics of workers who previously active and radical then began to fade along with the changes that took place in South Korea. The changes are not just happening at the government level but also occurs within the labor organization itself.
Kata Kunci : GERAKAN BURUH, KOREA SELATAN, KRISIS EKONOMI, IMF
