ANALISIS SISTEM PROSEDUR PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACETDI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA YOGYAKARTA

HERDA DINAR G, Dra. Sumirah, M.Si.,Ak.

2016 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Pentingnya penyelesaian pengurusan piutang negara adalah untuk menggali potensi aset negara untuk dapat diselesaikan beserta penyelesaiannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) guna pembiayaan pembangunan perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem prosedur penyelesaian piutang negara macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh KPKNL Yogyakarta. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumen yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. dan data primer yang terdiri dari. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan teknik studi dokumen, kemudian data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif, atau dengan observasi yaitu dengan melihat langsung dan mengamati subyek yang sedang melakukan kegiatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengurusan piutang negara pada KPKNL kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, prosedur yang dijalankan oleh KPKNL kota Yogyakarta juga telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun terdapat salah satu prosedur yang saat ini tidak dilakukan oleh PUPN seperti paksa badan karena banyak yang beranggapan bahwa paksa badan merupakan sesuatu yang berlebihan. Selain itu, beberapa yang perlu diperhatikan seperti berkas kasus piutang negara yang terlalu banyak akan membuat perkembangan proses pengurusan setiap berkas mengalami kesulitan untuk dipantau sehingga pengurusan menjadi kurang efektif.

The importance of the completion of the Receivable State is to explore the potential of state assets to be resolved along with the settlement through Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) in order to finance the construction of the country's economy. This research aims to know and understand the country's debt settlement procedures system in Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Yogyakarta, and to find out what constraints experienced by KPKNL. The data used in this research is secondary data composed of medium or obtained and recorded by others. Secondary data is generally in the form of evidence, records or historical reports that have been arranged in the archive or data documents are published and unpublished, and the primary data consist of the data collected through the research library with study techniques document, then the primary data obtained from interviews with interviewees analyzed by qualitative descriptive method, or by direct observation by looking at and observing subjects who are conducting activities. Research results show that the management of the accounts receivable of State at KPKNL Yogyakarta has been running in accordance with the rules set by the State, a procedure that is run by KPKNL Yogyakarta has also been carried out in accordance with the regulations. But there is one procedure that is not currently done by PUPN like Paksa Badan (hostage) because many assumed that Paksa Badan (hostage) is something of an exaggeration. In addition, some noteworthy case such as files receivable state that too much will make the development of the process of management of each file having trouble monitored so that ineffective.

Kata Kunci : Piutang Negara, Penyelesaian, Prosedur, KPKNL /Receivable State, Completion, Procedure, KPKNL