IMPLEMENTASI AKUNTANSI BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

BERLYN MEGA A., Faiz Zamzami, SE., M.Acc., QIA.

2016 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Penulisan Tugas Akhir yang dilakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan akuntansi belanja dan membandingkan realisasi dilapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntansi belanja yang dianalisis meliputi: pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan dan pencatatan belanja. Hasil penelitian implementasi akuntansi belanja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meliputi: pengungkapan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pencatatan belanja telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Implementasi akuntansi belanja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dapat diketahui bahwa laporan keuangan Dinas Pendidikan telah disajikan secara wajar.

The government financial accountability report is one of real effort to establish the transparancy and accountability in managing state financet. This accountability is managed in UU no 17 2003 about state finance that the arrangement and delivery of financial statement must fit with government accountancy standard in governemnt policy no 71 2010. This research is done by data from work team of Dinas PendidikanYogyakarta. Final task is done by quantitative descriptive method by showing expenditure accounting and comparing realization in field as the established goverment policy. Expenditure accounting which is analyzed are recognition, measurement, assesment, delivery, disclosure, and record expenditures. The result of this research include: recognition, measurement, assesment, delivery, and record expenditures same as theestablished goverment policy. Implementation of expenditure accounting at Dinas Pendidikan Yogyakarta has been fitted with government accountancy standard can be known that financial statement of Dinas PendidikanYogyakarta has been delivered properly.

Kata Kunci : akuntansi belanja, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan, pencatatan.