Analisis formulasi strategi pada Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandung
SAEPULLOH, Deden, Prof.Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com
2002 | Tesis | Magister ManajemenTuntutan reformasi di segala bidang telah mendorong Pemerintah untuk melakukan perubahan penting dan mendasar dalam rangka memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang selama ini terjadi. Salah satu utntutan tersebut adalah pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada daerah yang selama ini sangat sentralistik. Untuk mengakomodasikan tuntutan tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi momentum dimulainya era otonomi daerah dengan desentralisasi pemerintahan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan yang demikian besar yang telah dimiliki daerah menjadi suatu peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Oleh karena itu penerapan manajemen strategik sangat penting dalam era otonomi daerah terutama untuk menggali potensi yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen strategik adalah proses formulasi, implementasi dan evaluasi strategi yang pada awalnya diterpakan pada sektor privat, sementara dibidang pemerintahan yang merupakan sektor public, manajemen strategic merupakan paradigm baru. Dinas Pendapatan Daerah sebagai suatu lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah merupakan salah satu institusi vital bagi daerah dalam era otonomi. Tugasnya sebagai pelaksana kewenangan dibidang pendapatan daerah terutama yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) mengandung tanggungjawab dan beban yang berat dalam menentukan berhasil tidaknya suatu daerah mencapai derajad kemandirian. Oleh karena itu manajemen strategik organisasi yang sesuai sangat penting bagi Dipenda untuk merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah maupun laba BUMD dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menunjang tercapainya tujuan tesebut maka diperlukan adanya formulasi strategi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan berbagai faktor internal maupun eksternal.
Demand to reform in many aspects has pushes Indonesian Government to make some important and basic change to eliminate the current disabilities and disadvantages. One of those demands is delegate huge authority to districts while nowadays centralistic. To accommodate that demand, Indonesian Government release Law No 22/1999 about District Government and Law No 2511999 about Financial Balances between Central and District. Both of Implementation become to a momentum to commence the district autonomy era within wide government decentralimtion, real and full responsibility. That huge authority which has by districts become an opportunity to manage resources they have. Therefore the implementation of strategic management becomes most important thing to do in district autonomy era to explore their potential resources to raise the people wealth. The strategic management are formulation process, implementation and strategic evaluation that in the beginnins implement in private sector, while in government as a public sector, strategic management are new paradigm. District Revenue Service Oipenda) is an institution subordinate and responsible to Mayor (District Administrator) becomes one of vital institution for district in autonomy era. The responsibilities are in district revenues especially those come from many original district resources (PAD) and an important one to achieve the autonomy level. The proper management strategic of organization become more important for Dipenda to formulate policies that will operate in explores district revenues sources fiom district taxes, district @bution, or BUMD profits to get the right action in implementing those policies. To support the achievement, they need some proper strategic formulas that meet the needs with concentrate in many factors, internal or external
Kata Kunci : Manajemen Strategik, Pendapatan Daerah, district autonomy, strategic management, strategic formulation